Dedi Mulyadi Siap Beri Sanksi Kepala Sekolah yang Tetap Laksanakan Study Tour Pasca Pelantika
Mod-LT
Lamberturah.co.id - Gubernur terpilih Jawa Barat, Dedi Mulyadi, mengancam akan memberikan sanksi kepada kepala sekolah yang tetap memaksakan kegiatan study tour setelah dilantik pada 20 Februari mendatang.
"Saya akan membuat surat edaran, dan di dalamnya bagi sekolah, guru, kepala sekolah yang memaksakan kegiatan tersebut kami akan memberikan sanksi yang tegas, karena Anda adalah ASN yang terikat dengan peraturan," tegas Dedi dalam percakapan via WhatsApp dilangsir Kompas.com pada Senin (17/2/2025).
Dedi menekankan bahwa kebijakan yang akan diterapkannya bersifat umum. Ia khawatir jika satu sekolah tetap melaksanakan kegiatan study tour, sekolah lain akan mengikuti jejak yang sama, yang dapat menimbulkan masalah.
"Nanti jadi repot," jelasnya.
"Ada komite sekolah yang mengatakan ucapan saya tidak tepat terkait informasi biaya atau ongkos yang dibayarkan," ungkap Dedi dalam unggahan di akun TikTok-nya.
Dalam kesempatan tersebut, Dedi mengungkapkan bahwa ia menerima kritik dari komite sebuah SMA Negeri di Depok terkait pelarangan study tour ke Bali.
Sebelumnya, Dedi telah meminta sekolah tersebut untuk menunda atau membatalkan kegiatan tersebut.
"Saya terima kasih juga (telah dikritik), kenapa? Karena ini orangtua, komite sekolah sangat peduli pada siswa-siswanya, untuk dapat pelajaran berharga dari pergi ke Bali. Terutama di bidang pelajaran PPKN. Keren banget," sindir Dedi.
Dedi menjelaskan bahwa biaya study tour ke Bali mencapai Rp 3,5 juta, belum termasuk uang jajan dan saku, sehingga totalnya bisa mencapai Rp 4,5 juta hingga Rp 5,5 juta. Informasi ini diperolehnya dari sebuah media online lokal di Depok.
Komite sekolah juga berpendapat bahwa study tour merupakan bagian dari kurikulum, khususnya pelajaran PPKN. Dedi mengapresiasi kritik tersebut, namun menegaskan bahwa pelajaran PPKN tidak harus dilakukan dengan pergi ke Bali.
"Membantu orangtua beresin rumah, itu pelajaran PPKN. Berkunjung ke rumah tetangga siapa tahu tetangga tak punya beras itu PPKN," jelas dia.
Dedi menambahkan bahwa orangtua yang ingin mengajak anaknya piknik tidak masalah, asalkan dilakukan secara pribadi tanpa melibatkan nama sekolah.
Ia juga menegaskan bahwa jika guru ingin pergi ke Bali, mereka harus menggunakan biaya pribadi, bukan dari orangtua siswa.
Dedi mengingatkan bahwa tidak semua sekolah memiliki kemampuan ekonomi yang sama, dan banyak orangtua siswa di daerah lain yang harus berjuang untuk membiayai kegiatan study tour.
"Untuk itu kenapa saya bersikap seperti itu, karena saya sebentar lagi jadi Gubernur Jawa Barat," kata dia.
Hal yang harus dipikirkan Dedi, bukan hanya sekolah di Depok yang orangtuanya kaya, melainkan ada juga sekolah lain yang ada di Garut, Ciamis, Purwakarta, Subang, Majalengka, dan Cirebon.
"Bisa jadi di sekolah tersebut orangtuanya tidak semuanya kaya seperti SMA di Depok yang dipimpin oleh komite sekolahnya," jelas Dedi.
