Kapolri Ungkap Ada Spekulan Yang Lakukan Borong Solar Subsidi

Kapolri Ungkap Ada Spekulan Yang Lakukan Borong Solar Subsidi
LambeTurah.co.id - Terkait kelangkaan BBM jenis sola, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akhirnya angkat bicara. Dirinya menyebut jika stok solar sebenarnya masih dalam batas memiliki ketahanan terpenuhi.

"Sehingga istilah kelangkaan ini kita lihat satu hal yang kita dalami. Kebutuhan terhadap solar industri itu mengalami penurunan, di sisi lain terjadi peningkatan terhadap kebutuhan solar subsidi," kata Sigit dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jumat (8/4/2022).

Kelangkaan itu terjadi adanya peningkatan tren produktivitas untuk jenis tertentu seperti di perkebunan dan pertambangan. Serta adanya dampak perang antara Ukraina dan Rusia.

Kehilangan Kendaraan, Billy Syahputra Berikan Doa Untuk Sang Pencuri



"Dampak global terjadinya perang Ukraina lawan Rusia juga berdampak terhadap berkurangnya ketersediaan minyak dunia dan juga gas dunia. Ini berdampak kepada seluruh negara. Indonesia sampai saat ini khususnya di ASEAN masih berada nomor dua terendah, karena kita masih menahan harga sehingga harga tetap ada di kondisi yang sama, sebagai contoh adalah solar, ada juga yang dinaikkan namun sebenarnya masih disubsidi," ujar Sigit.

Dia kemudian menyebut ada perbedaan harga yang jauh antara solar subsidi dengan solar industri. Hal ini diduga memicu pihak tak bertanggung jawab mengambil solar subsidi untuk keperluan industri.

"Terjadi disparitas yang sangat tinggi antara solar subsidi dengan solar di industri gap-nya Rp 12.500 sehingga ini kemudian yang di lapangan kita temukan disalahgunakan oleh kelompok masyarakat tertentu, spekulan, yang memanfaatkan disparitas harga ini kemudian mengambil kebutuhan minyak atau solar untuk industri, mengambilnya dari SPBU subsidi," tuturnya.

Dia mengatakan hal tersebut membebani pemerintah. Sigit menyebut aksi spekulan itu juga menimbulkan permasalahan karena solar subsidi yang harusnya untuk masyarakat malah dipakai untuk industri.

"Sehingga tentunya ini menambah beban bagi pemerintah dan tentunya ini juga akan menimbulkan permasalahan karena di satu sisi subsidi yang seharusnya diberikan ke masyarakat, transportasi umum, UMKM, masyarakat-masyarakat yang memang perlu disubsidi digunakan untuk kebutuhan industri," ujar Sigit.