Luhut Sebut Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Lewat Vendor, Bikin Boros Anggaran

MenKomarves Luhut Binsar Pandjaitan menantang anak-anak muda ahli IT Indonesia untuk membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan.

Luhut Sebut Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Lewat Vendor, Bikin Boros Anggaran
Luhut Sebut Ada 27.000 Aplikasi Milik Pemerintah Lewat Vendor, Bikin Boros Anggaran

Lambeturah.co.id - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan menantang anak-anak muda ahli IT Indonesia untuk bisa membereskan 27 ribu aplikasi pemerintahan yang ada saat ini.

Ribuan aplikasi tersebut banyak yang saling tumpang tindih dan tidak bisa bekerja secara efisien. 

"Ternyata kita punya 27 ribu aplikasi seluruh pemerintahan ini. Itu punya berapa banyak vendor itu," ucap Luhut dalam acara Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2023 dikutip pada Selasa (21/3/2023).

"Sekarang, saya katakan, banyak adik-adik yang muda, yang dari ahli IT, ayo tunjukkan kau ini orang Indonesia hebat, satukan ini," ucapnya.

"Saya diberitahu Pak Anas (Menteri PAN RB Abdullah Azwar Anas) di Indonesia ini banyak anak muda hebat-hebat yang membuat aplikasi-aplikasi di kementerian, lembaga, pemda dan sebagainya, Ayo Anda bekerja. Tidak pakai uang-uang mahal-mahal semua itu dan saya yakin bisa. Haqqul yaqin karena pengalaman di Covid-19 kemarin," tambahnya.

Sebelumnya, ada ribuan aplikasi bikinan pemerintah yang sempat dikeluhkan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Ia mengatakan, pemerintah memiliki sekitar 24.000 aplikasi yang tersebar di berbagai kementerian dan lembaga (K/L). Bahkan mencapai 27.000 aplikasi.

"Bayangkan kita punya 24.000 aplikasi dan setiap kementerian/lembaga itu punya 2.700 database sendiri-sendiri," kata Sri Mulyani dalam side event "G20: Festival Ekonomi Keuangan Digital" di Bali pada 11 Juli 2022.

"Jadi enggak setiap kementerian/lembaga semua membuat aplikasi sendiri-sendiri yang tidak interoperable (dapat dioperasikan), melainkan mereka akan lebih terkoordinasi. Itu yang disebut digitalisasi government dan juga supaya seluruhnya itu bisa jauh lebih efisien," tandasnya.