Pemerintah Akan Berikan Sanksi Bagi yang Belum Tertib Gunakan PeduliLindungi

Pemerintah Akan Berikan Sanksi Bagi yang Belum Tertib Gunakan PeduliLindungi
LambeTurah.co.id - Pemerintah menyiapkan aturan pembatasan ruang publik hingga pengamanan jelang Natal dan tahun Baru 2022. Salah satunya terkait transaksi bagi yang tidak tertib menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

Mendagri Tito Karnavian menerangkan pemerintah tidak menerapkan penyekatan selam libur Natal dan Tahun Baru 2022. Namun, pemerintah akan menerapkan pembatasan ruang publik salah satunya dengan cara membatasi jumlah orang yang berkumpul selama periode Natal dan Tahun Baru.

"Tapi kita perkuat di pembatasan ruang publik, pembatasan tetap ada, termasuk kumpul 50 orang selama periode Nataru, sesuai Inmendagri 66/2021 sampai 2 Januari 2022, itu tak boleh ada kerumunan lebih 50 orang," ujar Tito.

Viral Usai Roasting Anies Baswedan, Kiky Saputri Malah Curhat Ini



Hal tersebut disebut Tito Karnavian dalam Rapat Tingkat Menteri tentang Persiapan Libur Natal dan Tahub Baru 2021, Selasa (21/12). Tito meminta agar mekanisme pembatasan di ruang publik ditegakkan lewat aplikasi PeduliLindungi.

Dia mengatakan pihaknya akan menerbitkan Surat Edaran (SE) untuk kepala daerah membuat kebijakan terkait pembatasan di ruang publik. Nantinya SE itu akan menginstruksikan kepala daerah untuk membuat aturan bagi pelanggar prokes.

Nantinya sanksi ini disebut dapat dituangkan dalam Peraturan Daerah (Perda) maupun Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Sansi dikatakan dapat berupa sanksi pidana, denda maupun sanksi 1istrasi.

"Aplikasi Peduli Lindungi ini tidak hanya kita minta, kita dorong untuk digunakan, tapi juga ditegakkan supaya memberikan efek deterrent. Oleh karena itu, hari ini saya akan mengeluarkan SE pada kepala daerah untuk menerbitkan produk yang mengikat masyarakat yaitu dalam sistem aturan kita, itu di daerah bisa membuat dua, satu bisa Perda, bisa juga Perkada," ujarnya.

"Kalau Perda bisa lebih kuat, Perda bisa memberikan sanksi pidana, denda maupun sanksi 1istrasi, tapi kalau Perkada baik Pergub, wali kota, maupun bupati itu tak bisa sanksi pidana, tapi 1istrasi. Tapi dari segi kecepatan kita minta secepatnya mengeluarkan peraturan kepala daerah, misalnya Kepgub, sudah cukup," imbuhnya.

Tito mengatakan sanksi 1istrasi yang diberikan dapat berupa pencabutan izin usaha dalam jangka waktu tertentu. Dia mendorong agar penggunaan aplikasi PeduliLindungi digunakan secara masif.

Tito berharap jika aturan ini dapat diatur dalam Perda usai Natal dan Tahun Baru 2022. Sehingga setiap pelanggar dapat diberikan sanksi denda jika tempat usahanya tak menerapkan aplikasi PeduliLindungi.

"Oleh karena itu kita ingin naikkan dari Perkada jadi Perda setelah Nataru sehingga bisa memberikan sanksi denda bagi tempat usaha, mal, restoran, yang tak menerapkan aplikasi PeduliLindungi," lanjutnya.