Lambeturah.co.id - Kasus dugaan hubungan terlarang antara mantan Kapolsek Dompu, Ipda Sarbani, dengan seorang tahanan perempuan berinisial DR akhirnya menemui titik terang. Setelah menjalani pemeriksaan dan sidang Komisi Kode Etik Kepolisian (KKEP), Sarbani resmi dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) atau dipecat dari institusi Polri.
Keputusan tersebut diambil dalam sidang KKEP yang digelar Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (9/11/2026).
Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Mohammad Kholid, membenarkan putusan pemecatan terhadap mantan Kapolsek Dompu tersebut. Menurutnya, keputusan itu merupakan bentuk ketegasan institusi dalam menindak anggota yang terbukti melakukan pelanggaran berat.
Dalam proses persidangan, majelis menghadirkan sebanyak 10 orang saksi untuk mengungkap rangkaian peristiwa yang melibatkan Sarbani selama menjabat sebagai Kapolsek Dompu.
Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dugaan persetubuhan dengan tahanan perempuan berinisial DR terjadi pada 28 Juli 2026. Peristiwa tersebut kemudian berlanjut pada Agustus 2026.
Tak hanya itu, persidangan juga mengungkap adanya aktivitas konsumsi minuman keras di lingkungan kantor Polsek Kota Dompu. Hubungan badan antara Sarbani dan DR bahkan disebut berlangsung di ruang Unit Reskrim Polsek Dompu.
Fakta lain yang turut menjadi perhatian dalam persidangan adalah adanya rencana untuk menggugurkan kandungan DR. Hal tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelanggaran yang dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan sanksi terhadap Sarbani.
Atas perbuatannya, majelis KKEP menyatakan Sarbani terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran terhadap ketentuan hukum serta kode etik profesi Polri.
Selain dijatuhi sanksi PTDH, Sarbani juga dikenakan penempatan khusus (patsus) selama 30 hari di Mapolda NTB.
Putusan tersebut mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Meski demikian, Sarbani diketahui mengajukan banding atas putusan sidang etik tersebut. Polda NTB menyatakan akan menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah kabar seorang tahanan perempuan yang hamil saat berada di sel tahanan Polsek Dompu mencuat dan ramai diperbincangkan di media sosial.
DR diketahui merupakan perempuan yang terjerat perkara penyalahgunaan narkoba jenis ekstasi atau inex. Saat kabar kehamilannya mencuat, perkara tersebut telah memasuki tahap persidangan.
Sebelum hasil sidang etik diumumkan, Sarbani lebih dahulu dicopot dari jabatannya sebagai Kapolsek Dompu dan ditarik ke Polda NTB untuk menjalani pemeriksaan.
Kasus tersebut pun menjadi sorotan sekaligus memunculkan perhatian publik terhadap integritas aparat penegak hukum, terutama dalam menjalankan tanggung jawab dan kewenangannya terhadap orang yang berada dalam tahanan.
Keputusan PTDH terhadap Sarbani menjadi langkah tegas Polda NTB dalam menindak pelanggaran etik berat di lingkungan kepolisian. Namun, proses banding yang diajukan Sarbani masih menjadi bagian dari tahapan yang harus ditindaklanjuti sesuai aturan.
Dengan terungkapnya sejumlah fakta dalam persidangan, kasus ini kembali mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap aparat penegak hukum agar kewenangan yang dimiliki tidak disalahgunakan.
