Lambeturah.co.id - Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menyatakan gugatan terkait surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka gugur. Dengan keputusan tersebut, perkara yang diajukan Mercy Sihombing dengan nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tidak dilanjutkan ke tahap pemeriksaan berikutnya.
Putusan tersebut dibacakan oleh ketua majelis hakim dalam persidangan di PTUN Jakarta, Kamis (12/11/2026).
"Mengadili: menyatakan gugatan Penggugat gugur, menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp457.000," ujar ketua majelis hakim.
Majelis hakim memutuskan menggugurkan gugatan setelah mempertimbangkan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran telah dicabut oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Pencabutan tersebut membuat dokumen yang menjadi objek sengketa tidak lagi berlaku.
Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengakui belum menemukan ketentuan yang secara tegas mengatur penghentian pemeriksaan perkara apabila objek sengketa telah dibatalkan atau dicabut sebagai tindak lanjut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Meski demikian, hakim menilai konsep hukum serupa dalam ranah hukum publik lainnya dapat digunakan untuk menyikapi kekosongan aturan tersebut.
Majelis hakim juga berpendapat pemeriksaan perkara tidak perlu diteruskan karena putusan yang nantinya dijatuhkan berpotensi tidak dapat dilaksanakan. Hal itu disebabkan objek sengketa berupa suket penyetaraan ijazah SMA Gibran sudah lebih dahulu dicabut.
Hakim menilai, apabila pemeriksaan tetap dilanjutkan, proses persidangan hingga putusan tidak lagi memiliki manfaat hukum karena gugatan tersebut pada dasarnya meminta agar objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah.
"Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim berpendapat bahwa apabila pemeriksaan sengketa a quo telah tetap dilanjutkan, maka pemeriksaan, putusan, dan penyelesaian gugatan Penggugat yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa akan menjadi ilusoir dan tidak lagi mempunyai arti dan akan mengakibatkan putusan dalam sengketa a quo menjadi non-executable," kata hakim.
Sementara itu, dalam persidangan yang sama, kuasa hukum Kemendikdasmen menyampaikan bahwa pihaknya telah mencabut surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran. Dokumen terkait pencabutan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua PTUN Jakarta.
Kuasa hukum Kemendikdasmen menjelaskan, langkah pencabutan dilakukan sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA). Pihaknya juga telah mengirimkan surat kepada Ketua PTUN Jakarta pada Kamis pagi terkait pelaksanaan putusan kasasi MA Nomor 742 K/TUN/2026.
"Untuk itu, mengingat objek sengketa ini adalah sudah kami cabut, secara faktual dinyatakan sudah tidak ada, kami memohon untuk pemeriksaan lebih lanjut dihentikan atau tidak dilanjutkan, Yang Mulia," ujar kuasa hukum Kemendikdasmen dalam persidangan.
Pihak Kemendikdasmen turut menyerahkan dokumen pencabutan suket sebagai bukti bahwa objek sengketa telah tidak berlaku.
Dengan pencabutan tersebut, Kemendikdasmen meminta majelis hakim tidak melanjutkan pemeriksaan perkara karena substansi gugatan dinilai sudah kehilangan objek sengketa.
Putusan gugurnya gugatan Mercy Sihombing ini membuat perkara nomor 255/G/2026/PTUN.JKT tidak berlanjut setelah majelis hakim mempertimbangkan status terbaru surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran.
