Lambeturah.co.id – Sejumlah wartawan mengalami hambatan saat hendak menjalankan tugas jurnalistik di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten.

Mereka diminta tidak melanjutkan perjalanan dan kembali ke luar kawasan lantaran belum mengantongi Surat Izin Masuk Kawasan Konservasi (SIMAKSI) dari Balai Taman Nasional Ujung Kulon (BTNUK).

Peristiwa tersebut terjadi pada Jumat (20/11/2026), tepatnya di pintu masuk kawasan TNUK, Kampung Cikaung Sabrang, Desa Ujung Jaya, Kecamatan Sumur, Kabupaten Pandeglang.

Kedatangan sejumlah awak media tersebut bertujuan melakukan peliputan terkait sejarah Badak Jawa sekaligus mengambil gambar suasana alam di kawasan Ujung Kulon. Namun, sebelum dapat melanjutkan kegiatan, kendaraan yang mereka tumpangi dihentikan petugas untuk pemeriksaan identitas dan menanyakan maksud serta tujuan kedatangan.

Para wartawan telah menjelaskan tujuan kedatangan dan menunjukkan identitas profesi sebagai jurnalis. Meski demikian, petugas tetap meminta mereka mengurus perizinan terlebih dahulu melalui kantor BTNUK.

Salah seorang wartawan BeritaSatu, Budi, mengaku kecewa lantaran tidak dapat menjalankan kegiatan peliputan yang telah direncanakan.

Menurutnya, kedatangan mereka hanya untuk menggali informasi mengenai sejarah Badak Jawa serta mendokumentasikan suasana alam di kawasan tersebut.

Ia menyayangkan tidak adanya akses bagi wartawan meskipun tujuan kedatangan telah disampaikan secara langsung kepada petugas.

Petugas yang berjaga di pintu masuk menjelaskan bahwa kewenangan memberikan izin peliputan bukan berada di tangan petugas lapangan, melainkan melalui pejabat atau pihak berwenang di Kantor Balai Taman Nasional Ujung Kulon.

Petugas juga menyarankan agar wartawan mengurus SIMAKSI melalui bagian umum kantor BTNUK. Sementara itu, informasi umum mengenai kawasan TNUK, termasuk flora, fauna, luas kawasan, dan zonasi konservasi, dapat diakses melalui situs resmi pengelola taman nasional.

Persoalan tersebut kembali memunculkan perhatian mengenai akses dan keterbukaan informasi publik, khususnya bagi insan pers yang menjalankan fungsi jurnalistik di kawasan konservasi.

Di satu sisi, pengelola taman nasional memiliki tanggung jawab menjaga kelestarian ekosistem serta memastikan setiap aktivitas di dalam kawasan konservasi berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, di sisi lain, akses terhadap informasi dan kegiatan jurnalistik juga menjadi bagian penting dalam menyampaikan perkembangan pengelolaan kawasan konservasi kepada masyarakat.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin kemerdekaan pers. Dalam Pasal 4 ayat (3) disebutkan bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.