ICW Soroti Kontrak Jasa Influencer Rp14,69 Miliar dari Dua Kementerian ke Perusahaan Raffi Ahmad

Lambeturah.co.id – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti penggunaan anggaran negara senilai Rp14,69 miliar untuk pengadaan jasa dari dua kementerian yang melibatkan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.

Temuan tersebut menjadi perhatian setelah ICW mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa sepanjang 2024 hingga 2026 yang bersumber dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Berdasarkan siaran pers ICW pada Senin (9/11/2026), data tersebut diperoleh dari portal realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yakni data.inaproc.id.

Dalam temuannya, ICW mencatat lima paket pengadaan berasal dari Kemendikbudristek pada 2024, sedangkan tiga paket lainnya berasal dari KKP pada 2025 hingga 2026.

Pengadaan tersebut meliputi jasa penayangan konten di kanal YouTube RANS Entertainment, Instagram dan TikTok Raffi Ahmad serta Nagita Slavina, hingga jasa kehadiran Raffi Ahmad dalam sejumlah kegiatan.

Total keseluruhan nilai pengadaan mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,69 miliar.

ICW memerinci lima paket pengadaan dari Kemendikbudristek melalui satuan kerja Museum dan Cagar Budaya pada 2024.

Adapun rinciannya sebagai berikut:

1. Penayangan video YouTube RANS Entertainment sebesar Rp452.698.902.

2. Penayangan Instagram Reels @raffinagita1717 sebesar Rp205.893.300.

3. Penayangan Instagram Story @raffinagita1717 sebesar Rp575.655.000.

4. Penayangan TikTok @raffinagita1717 sebesar Rp144.423.600.

5. Event attendance atau kehadiran dalam acara sebesar Rp2.521.329.200.

Dari lima paket tersebut, total anggaran yang dialokasikan mencapai Rp3.900.000.002.

Sementara itu, tiga paket pengadaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan mencapai Rp10.796.955.000.

Ketiga paket tersebut meliputi influencer engagement pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut tahun 2025 senilai Rp3.596.955.000.

Kemudian, paket influencer engagement untuk pembangunan BINS pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya tahun 2025 senilai Rp3,6 miliar.

Adapun paket ketiga merupakan jasa publikasi influencer untuk program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, pada 2026 dengan nilai Rp3,6 miliar.

Besarnya nilai pengadaan tersebut membuat ICW mempertanyakan urgensi, transparansi, serta manfaat penggunaan anggaran negara untuk jasa influencer.

Salah satu persoalan yang disoroti ICW adalah konsistensi pemerintah dalam menjalankan kebijakan efisiensi anggaran.

Pasalnya, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan tersebut menargetkan penghematan anggaran hingga Rp306,69 triliun. Sejumlah belanja pemerintah, termasuk kegiatan seremonial, kajian, studi banding, publikasi, dan seminar, turut menjadi perhatian dalam kebijakan penghematan tersebut.

Namun, ICW mempertanyakan mengapa pengadaan jasa influencer dengan nilai miliaran rupiah masih dilakukan oleh kementerian di tengah kebijakan penghematan anggaran.

ICW juga mempertanyakan sejauh mana pengadaan tersebut benar-benar dibutuhkan untuk menunjang program dan target kerja masing-masing kementerian.

ICW menyoroti sejumlah paket pengadaan Kemendikbudristek yang secara spesifik mencantumkan kanal YouTube RANS Entertainment serta akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717.

Menurut ICW, spesifikasi yang secara langsung mengarah pada akun media sosial atau penyedia tertentu berpotensi mempersempit ruang persaingan bagi pelaku usaha lain yang menawarkan jasa serupa.

Lembaga antikorupsi tersebut menilai penggunaan sistem e-purchasing melalui katalog elektronik tidak serta-merta menjamin proses pengadaan berlangsung kompetitif apabila spesifikasi sejak awal sudah mengarah kepada penyedia tertentu.

Selain itu, ICW turut mempertanyakan dasar penetapan harga dalam sejumlah paket pengadaan, termasuk penggunaan satuan detik untuk penayangan konten serta keseragaman nilai tiga paket KKP yang masing-masing berada di kisaran Rp3,6 miliar.

Karena itu, keterbukaan dokumen perencanaan, Harga Perkiraan Sendiri (HPS), kontrak, hingga laporan hasil pekerjaan dinilai penting untuk memastikan kewajaran penggunaan anggaran.

Hal lain yang turut menjadi sorotan adalah posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni.

ICW menilai hubungan antara jabatan publik dan keterkaitan bisnis perlu mendapatkan perhatian serius, terutama ketika perusahaan yang terafiliasi dengan figur tersebut memperoleh kontrak pengadaan dari kementerian.

Kondisi ini dinilai perlu dijelaskan secara transparan untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.

ICW juga mengingatkan bahwa penggunaan uang negara tidak semestinya diarahkan untuk menggiring opini publik atau membangun citra pemerintah melalui figur populer tanpa dasar kebutuhan dan manfaat yang terukur.

Atas temuan tersebut, ICW menyoroti lima persoalan utama, yakni inkonsistensi kebijakan efisiensi anggaran, manfaat belanja jasa yang sulit diukur secara terbuka, spesifikasi pengadaan yang berpotensi membatasi persaingan, penggunaan uang rakyat untuk membangun citra melalui figur populer, serta pengadaan yang harus memiliki keterkaitan jelas dengan tugas dan rencana strategis kementerian.

Keterbukaan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK), HPS, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan menjadi hal penting agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas tujuan dan hasil penggunaan anggaran tersebut.

Selain itu, pengawasan oleh aparat pengawas internal pemerintah juga dinilai diperlukan untuk memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam proses pengadaan.

Sorotan ICW terhadap anggaran Rp14,69 miliar tersebut memunculkan pertanyaan mengenai urgensi penggunaan jasa influencer oleh kementerian, terlebih ketika pemerintah tengah menggaungkan efisiensi belanja negara.

Publik tentu berhak mengetahui apakah pengadaan tersebut telah sesuai kebutuhan, memiliki perencanaan yang matang, melalui mekanisme persaingan yang sehat, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, keterkaitan perusahaan dengan Raffi Ahmad juga membutuhkan penjelasan secara terbuka agar tidak menimbulkan persepsi negatif mengenai hubungan antara kepentingan bisnis dan jabatan publik.