Lambeturah.co.id - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) merespons temuan SAFEnet dan Remotivi mengenai dugaan penurunan konten media sosial yang membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Komdigi menyatakan terbuka terhadap data pemantauan yang dilakukan kedua lembaga masyarakat sipil tersebut. Bahkan, pemerintah siap mencocokkan temuan SAFEnet dan Remotivi dengan catatan penanganan konten yang dimiliki Komdigi.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, mengatakan pemantauan yang dilakukan masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme kontrol publik dalam negara demokrasi.

Menurutnya, laporan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan moderasi konten di ruang digital.

"Kami melihatnya sebenarnya ini adalah bagian dari dinamika demokrasi. Jadi, kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik," kata Mediodecci, dikutip dari Detik, Jumat (13/11/2026).

Mediodecci menegaskan Komdigi tidak keberatan apabila SAFEnet dan Remotivi ingin membuka serta mencocokkan data laporan mereka dengan sistem pemerintah.

Dengan pencocokan tersebut, dapat diketahui apakah konten-konten yang disebut mengalami moderasi memang tercatat pernah dimintakan penurunan akses oleh Komdigi.

"Kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan saja," ujarnya.

Ia menjelaskan, rekam jejak penanganan konten di Komdigi dapat ditelusuri kembali. Sebab, proses permintaan penurunan konten melibatkan sistem elektronik serta komunikasi dengan platform digital.

SAFEnet dan Remotivi Temukan 127 Konten Dimoderasi

Sebelumnya, SAFEnet dan Remotivi merilis laporan pemantauan yang menunjukkan adanya peningkatan moderasi konten oleh Komdigi.

Dalam laporan tersebut, tercatat sebanyak 127 konten mengalami moderasi hingga 8 November 2026.

Kedua lembaga itu juga menemukan adanya moderasi terhadap konten protes masyarakat terkait lambatnya penanganan karhutla oleh pemerintah.

SAFEnet menyebut sedikitnya 13 konten bertema karhutla terkena moderasi. Sebagian konten tersebut mengalami moderasi pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti wilayah Kalimantan.

"Dalam data pemantauan, 13 konten bertopik karhutla terkena moderasi, sebagian di antaranya pada pertengahan Oktober 2026, ketika kabut asap menyelimuti Kalimantan," ungkap SAFEnet dalam keterangan resminya, Kamis (12/11/2026).

Atas temuan tersebut, SAFEnet dan Remotivi mengajak Komdigi melakukan uji publik pada Selasa (17/11/2026).

Komdigi Pertanyakan Angka 74 Persen

Menanggapi laporan tersebut, Mediodecci mengatakan angka 74 persen yang disampaikan kedua lembaga perlu dilihat berdasarkan konteks dan cakupan data yang digunakan.

Ia menjelaskan, angka tersebut merujuk pada 94 dari total 127 kasus yang diterima dan dikelola SAFEnet serta Remotivi.

Namun, Komdigi mengaku belum dapat mengidentifikasi secara pasti kasus-kasus yang dimaksud dalam laporan tersebut.

Mediodecci mengatakan pihaknya telah mencoba menelusuri data berdasarkan periode waktu, tetapi belum menemukan kecocokan dengan catatan internal pemerintah.

"Kita coba cek secara periode saja angkanya enggak ketemu. Artinya, angka yang disampaikan Komdigi bisa jadi lebih besar daripada itu, atau malah sebaliknya. Makanya saya coba, kita coba untuk ketemu dialogis itu akan lebih enak," jelasnya.

Meski demikian, Komdigi tidak menutup kemungkinan adanya kekeliruan dalam proses moderasi konten.

Jika nantinya ditemukan kesalahan dalam penanganan atau pemutusan akses konten, pemerintah menyatakan siap melakukan evaluasi dan perbaikan.

Komdigi Siapkan Mekanisme Notifikasi Publik

Selain membuka ruang pencocokan data, pemerintah juga tengah menyiapkan mekanisme notifikasi publik terkait pemutusan akses konten di ruang digital.

Langkah tersebut merupakan bagian dari tindak lanjut amanat Mahkamah Konstitusi mengenai pemberitahuan atau notifikasi publik sebelum pemutusan akses dilakukan.

Komdigi berharap mekanisme tersebut dapat meningkatkan transparansi dalam proses moderasi konten sekaligus memberikan kejelasan kepada masyarakat terkait tindakan pemerintah terhadap konten di platform digital.

"Apabila memang ada kesalahan moderasi yang dilakukan Komdigi, tentunya Komdigi siap untuk memperbaiki diri," tutur Mediodecci.