Lambeturah.co.id – Latar belakang pendidikan anggota DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Iyeth Bustami, menjadi perhatian publik. Penggunaan ijazah Paket C sebagai salah satu dokumen pendidikan yang dimilikinya kembali diperbincangkan dan memunculkan pertanyaan mengenai proses pendidikan hingga administrasi penerbitan ijazah tersebut.

Sorotan masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan penggunaan ijazah Paket C, melainkan juga menyangkut transparansi perjalanan pendidikan seorang pejabat publik. Publik berharap ada penjelasan yang terbuka agar berbagai pertanyaan yang berkembang tidak berujung pada spekulasi.

Polemik ini kembali mengemuka di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap riwayat pendidikan anggota legislatif. Sejumlah pihak menilai bahwa dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik perlu memiliki dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Seniman sekaligus pengamat politik, Eka Putra, menilai keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral seorang pejabat publik.

Menurutnya, persoalan ijazah tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan dokumen secara fisik. Hal yang juga perlu diperjelas adalah bagaimana proses pendidikan ditempuh hingga seseorang dinyatakan lulus dan memperoleh ijazah.

"Dokumen pendidikan yang digunakan untuk memenuhi persyaratan pencalonan jabatan publik semestinya mempunyai dasar administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan," ungkap Eka Putra, Senin (16/11/2026).

Ia menegaskan, masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai proses pendidikan yang menjadi dasar penerbitan dokumen kelulusan tersebut.

"Persoalannya bukan hanya ada atau tidaknya selembar ijazah. Masyarakat juga berhak mengetahui apakah proses pendidikan yang menjadi dasar penerbitannya telah berjalan sesuai aturan. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul pertanyaan yang berkepanjangan," ujarnya.

Eka Putra juga mengingatkan bahwa pendidikan kesetaraan Paket C merupakan jalur pendidikan nonformal yang diakui dalam sistem pendidikan nasional.

Dengan demikian, penggunaan ijazah Paket C bukanlah sesuatu yang secara otomatis menunjukkan adanya pelanggaran ataupun ketidaklayakan seseorang untuk menduduki jabatan publik.

Hal yang perlu dipastikan adalah apakah seluruh proses pendidikan telah dijalankan sesuai ketentuan, mulai dari pendaftaran peserta didik, kegiatan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, hingga penetapan kelulusan dan penerbitan ijazah.

Ia meminta lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah serta instansi pemerintah terkait memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen resmi.

"Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi penghakiman sebelum ada pemeriksaan. Jika seluruh tahapan telah sesuai ketentuan, bukti administrasinya perlu disampaikan. Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku," tegasnya.

Di tengah berkembangnya polemik tersebut, pernyataan Wakil Ketua Umum DPP PKB, Jazilul Fawaid, turut menjadi perhatian.

Pernyataan yang dikutip dari akun Facebook Fraksi PKB DPR RI tersebut menyinggung pentingnya menjaga demokrasi dengan berpedoman pada konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Pesan tersebut kembali mengingatkan bahwa setiap proses politik, termasuk pemenuhan persyaratan administratif untuk menduduki jabatan publik, harus berjalan sesuai ketentuan hukum.

Meski demikian, pernyataan Jazilul tidak dapat secara langsung dimaknai sebagai bukti adanya pelanggaran dalam persoalan ijazah Iyeth Bustami. Persoalan tersebut tetap membutuhkan penelusuran fakta dan keterangan dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan.

Untuk memperoleh kejelasan, proses verifikasi dinilai perlu mencakup sejumlah aspek penting. Di antaranya kesesuaian data peserta didik, rekam kegiatan pembelajaran, pemenuhan persyaratan ujian, administrasi penetapan kelulusan, hingga legalitas penerbitan ijazah.

Pemeriksaan tidak cukup hanya berfokus pada bentuk fisik atau keaslian dokumen. Riwayat administrasi pendidikan juga perlu ditelusuri agar hasil pemeriksaan benar-benar memberikan gambaran yang utuh.

Selain Iyeth Bustami, lembaga pendidikan yang menerbitkan ijazah dan instansi pemerintah terkait juga diharapkan dapat memberikan keterangan resmi.

Keterangan dari pihak-pihak tersebut diperlukan agar masyarakat memperoleh informasi yang objektif dan tidak hanya bergantung pada perbincangan di media sosial.

Hingga polemik ini menjadi perhatian masyarakat, klarifikasi langsung dari Iyeth Bustami menjadi salah satu hal yang dinantikan untuk menjawab berbagai pertanyaan mengenai riwayat pendidikannya.

Sebagai anggota DPR RI, keterbukaan terhadap pertanyaan publik merupakan bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Di sisi lain, masyarakat juga perlu mengedepankan prinsip praduga tak bersalah. Belum adanya penjelasan atau munculnya pertanyaan publik tidak dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa telah terjadi pelanggaran.

Apabila seluruh proses pendidikan dan administrasi telah sesuai ketentuan, dokumen pendukung dapat menjadi dasar untuk menjawab berbagai pertanyaan. Namun, jika ditemukan ketidaksesuaian, penyelesaiannya harus dilakukan melalui mekanisme hukum dan administrasi yang berlaku.

Pada akhirnya, polemik ijazah Paket C Iyeth Bustami bukan sekadar persoalan jenjang pendidikan. Isu ini menjadi momentum untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan keterbukaan informasi bagi seluruh pejabat publik.