Lambeturah.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengusulkan penghapusan denda administratif bagi masyarakat yang bepergian tanpa membawa Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) maupun Identitas Kependudukan Digital (IKD). Usulan tersebut akan dimasukkan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk).
Usulan itu disampaikan Tito saat menghadiri rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2026).
Tito menegaskan, pengaturan sanksi administratif dalam RUU Adminduk harus mempertimbangkan prinsip proporsionalitas. Menurutnya, sanksi tidak boleh dirancang secara berlebihan hingga justru menyulitkan masyarakat dalam memperoleh hak maupun mengakses pelayanan publik.
"Sanksi tidak dirumuskan secara berlebihan sehingga justru menghambat pemenuhan hak penduduk atau pelaksanaan pelayanan, meskipun tetap ada," kata Tito.
Ia juga menyoroti tingkat kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang hingga kini masih tergolong rendah. Berdasarkan data yang disampaikannya, masyarakat yang telah memiliki IKD baru mencapai sekitar 11 persen.
Karena itu, Tito menilai penerapan kewajiban penggunaan identitas digital harus dilakukan secara bertahap. Pemerintah perlu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk beradaptasi sebelum kebijakan tersebut diterapkan secara lebih luas.
"Kepemilikan IKD masih perlu didorong secara bertahap, yang saat ini sudah tadi 11 persen, baru 11 persen. Jadi kita harus, kami harus fair juga perlu dilakukan secara bertahap," ujarnya.
Tito berpandangan, kewajiban membawa identitas digital dalam setiap situasi berpotensi menjadi beban tambahan bagi masyarakat. Kebijakan tersebut juga dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip pelayanan publik yang inklusif.
"Sementara kewajiban yang membawa identitas digital dalam setiap keadaan berpotensi membebani penduduk dan tidak sejalan dengan prinsip layanan inklusif," ucapnya.
Sebagai alternatif, pemerintah menilai peningkatan kesadaran masyarakat mengenai administrasi kependudukan lebih efektif dilakukan melalui sosialisasi, kemudahan akses layanan, serta penguatan sistem verifikasi identitas.
Selain mengusulkan penghapusan denda bagi warga yang tidak membawa KTP-el atau IKD, pemerintah juga tengah mencermati ketentuan mengenai sanksi administratif terhadap pegawai maupun pejabat yang bertugas menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.
Usulan tersebut selanjutnya akan menjadi bagian dari pembahasan RUU Adminduk bersama DPR RI. Dengan perubahan aturan ini, pemerintah berharap pelayanan administrasi kependudukan dapat berjalan lebih inklusif tanpa memberikan beban administratif berlebihan kepada masyarakat.





