Lambeturah.co.id – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengungkapkan bahwa dirinya tengah melakukan upaya diplomatik untuk mencari negara yang bersedia menerima warga Palestina dari Jalur Gaza. Ia menyebut pembicaraan dengan sejumlah negara masih berlangsung, meskipun belum mengungkapkan hasil konkret dari upaya tersebut.
Netanyahu menyampaikan pernyataan itu dalam wawancara dengan Channel 7, media sayap kanan Israel, menjelang pemilihan umum legislatif Israel yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Oktober mendatang.
Dalam wawancara tersebut, Netanyahu menyatakan bahwa warga Palestina di Gaza seharusnya memiliki kebebasan untuk meninggalkan wilayah itu. Namun, ia mengakui bahwa salah satu kendala utama rencana tersebut adalah menemukan negara yang bersedia menampung mereka.
Netanyahu menegaskan bahwa dirinya terlibat langsung dalam upaya mencari negara penerima. Ia juga mengklaim telah terdapat perkembangan awal dalam pembicaraan tersebut, tetapi memilih untuk tidak menjelaskan lebih jauh mengenai proses negosiasi yang sedang berjalan.
Hingga kini, Netanyahu belum menyebutkan negara-negara yang diajak berkomunikasi. Ia juga tidak memberikan kepastian apakah sudah ada negara yang menyatakan kesediaannya menerima warga Palestina dari Jalur Gaza.
Dalam kesempatan yang sama, Netanyahu mengklaim sekitar 150.000 warga Palestina telah meninggalkan Jalur Gaza selama perang berlangsung. Ia juga memperkirakan sedikitnya 60 persen penduduk Gaza akan memilih pergi apabila mendapatkan kesempatan.
Meski demikian, Netanyahu tidak menyertakan data pendukung untuk memperkuat perkiraan tersebut.
Selain membahas rencana pemindahan penduduk, Netanyahu kembali menegaskan bahwa Israel bermaksud mempertahankan kendali militer atas lebih dari 60 persen wilayah Jalur Gaza. Pernyataan itu mengindikasikan bahwa pemerintah Israel belum menunjukkan niat untuk menarik pasukannya dari seluruh wilayah yang saat ini berada di bawah kendali militer mereka.
Gagasan memindahkan warga Palestina ke luar Jalur Gaza bukanlah hal baru dalam pemerintahan Israel. Sejumlah pejabat Israel sebelumnya juga telah menyampaikan usulan serupa, yang menuai penolakan dari para pemimpin Palestina dan sejumlah pemerintah negara Arab.
Pihak-pihak yang menentang rencana tersebut memperingatkan bahwa pemindahan penduduk Gaza ke negara lain berpotensi menyebabkan pengungsian permanen. Kekhawatiran itu muncul di tengah kerusakan besar terhadap permukiman, infrastruktur, dan fasilitas pelayanan publik akibat operasi militer Israel yang berlangsung sejak Oktober 2023.
Selain itu, kondisi kemanusiaan yang memburuk di Gaza menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana keputusan warga untuk meninggalkan wilayah tersebut dapat dikategorikan sebagai pilihan sukarela.
