Lambeturah.co.id – Raffi Ahmad akhirnya buka suara terkait polemik kerja sama dengan sejumlah kementerian yang turut melibatkan rekan-rekannya dalam grup The Duda's Minus One, yakni Ariel, Desta, dan Gading Marten.
Melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya, Senin (16/11/2026), Raffi menyampaikan permintaan maaf sekaligus memberikan penjelasan mengenai kerja sama yang pernah dilakukan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Dalam pernyataannya, Raffi menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud melakukan pembelaan. Ia menyadari polemik tersebut telah menjadi perhatian publik sehingga merasa perlu memberikan penjelasan dan bertanggung jawab atas situasi yang berkembang.
"Dalam video ini, tidak ada pembelaan dan saya meminta maaf," ujar Raffi dalam pernyataannya.
Sebagai bentuk tanggung jawab, Raffi bersama Ariel, Desta, dan Gading Marten berkomitmen mengalokasikan dana sebesar Rp15 miliar untuk membantu masyarakat Indonesia yang membutuhkan, khususnya warga yang terdampak bencana.
Dana tersebut rencananya akan digunakan untuk pembangunan bendungan, dukungan logistik, serta berbagai bentuk bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan.
Untuk tahap awal, penyaluran bantuan difokuskan ke dua wilayah, yakni Pidie Jaya dan Gayo Lues. Namun, Raffi tidak menutup kemungkinan bantuan akan diperluas ke daerah lain yang membutuhkan.
Ia juga menegaskan bahwa dana bantuan tersebut tidak akan mengurangi hak para pekerja yang sebelumnya terlibat dalam produksi konten maupun pelaksanaan kegiatan kerja sama dengan kementerian.
Menurut Raffi, honor kru, pekerja, UMKM lokal, serta kelompok masyarakat yang telah membantu kegiatan tersebut tetap menjadi hak mereka dan tidak akan dipotong.
Raffi menjelaskan, dana bantuan berasal dari dana pribadinya serta honor yang diterima Ariel, Gading Marten, dan Desta dari kerja sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
"Perlu saya tekankan, dana ini berasal dari dana pribadi saya," jelasnya.
Selain menyampaikan komitmen bantuan, Raffi juga menegaskan keterbukaannya terhadap proses pemeriksaan dan evaluasi dari lembaga berwenang.
Ia menyatakan siap mengikuti pemeriksaan yang dilakukan Inspektorat, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sesuai dengan kewenangan masing-masing lembaga.
Apabila nantinya ditemukan kekurangan dalam prosedur pelaksanaan kerja sama, Raffi mengaku siap menjalankan tindak lanjut berdasarkan hasil pemeriksaan.
Lebih lanjut, Raffi mengungkapkan bahwa dirinya pernah berkonsultasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2024 mengenai kelanjutan aktivitasnya sebagai pekerja seni, termasuk menerima endorsement dan berbagai bentuk kerja sama.
Dari konsultasi tersebut, menurut penjelasan Raffi, KPK menyampaikan bahwa aktivitas tersebut tidak melanggar ketentuan yang berlaku.
Meski demikian, ia mengakui bahwa posisi dan tanggung jawabnya sebagai Utusan Khusus Presiden menuntut pertimbangan lebih besar, terutama menyangkut etika, kepatutan, serta kepercayaan masyarakat.





