Lambeturah.co.id – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada keluhan sejumlah relawan yang mengaku hanya menerima imbalan Rp50 ribu per hari. Besaran tersebut memicu perdebatan setelah salah satu relawan mempertanyakan apakah nominal itu sebanding dengan pekerjaan dan tanggung jawab yang harus dijalankan.
Keluhan tersebut ramai diperbincangkan di berbagai akun sosial media dan beredar pada Rabu (11/11/2026), menampilkan pernyataan seorang relawan MBG yang mempertanyakan kecilnya penghasilan yang diterima.
"Uang Rp50 ribu dapat apa, Pak?" menjadi pernyataan yang menarik perhatian warganet. Relawan tersebut merasa imbalan harian yang diterimanya belum sebanding dengan beban pekerjaan serta tanggung jawab selama menjalankan tugas di dapur MBG.
Persoalan ini kemudian memunculkan diskusi lebih luas mengenai kesejahteraan para pekerja yang terlibat dalam program pemerintah tersebut. Terlebih, sejumlah relawan juga menghadapi ketidakpastian penghasilan akibat perubahan kebijakan operasional dan penyesuaian jumlah tenaga kerja.
Keluhan mengenai upah relawan MBG muncul di tengah perubahan petunjuk teknis yang dikeluarkan Badan Gizi Nasional (BGN). Kebijakan tersebut mengatur penyesuaian jumlah tenaga kerja serta biaya operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Di Ponorogo, Jawa Timur, sejumlah mitra SPPG mengeluhkan perubahan perhitungan biaya operasional yang dinilai menyulitkan mereka membayar tenaga relawan.
Sugeng, salah satu perwakilan mitra SPPG di Ponorogo, mengungkapkan bahwa pada awal pelaksanaan program, setiap dapur diarahkan menyediakan sekitar 47 relawan.
Namun, perubahan skema biaya operasional membuat mitra kesulitan membagi anggaran untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja. Kondisi tersebut bahkan membuat sejumlah relawan hanya menerima Rp50 ribu hingga Rp70 ribu per hari.
Sugeng mengaku berada dalam posisi dilematis karena tidak tega mengurangi jumlah pekerja yang sudah membantu operasional dapur sejak awal program berjalan.
Ia berharap BGN mengevaluasi kebijakan tersebut agar para relawan tidak menjadi pihak yang menanggung dampak perubahan aturan.
Para relawan mengkhawatirkan kebijakan tersebut akan mengurangi jumlah tenaga kerja sekaligus memangkas penghasilan mereka.
Koordinator relawan, Santi, menyebut sebelumnya satu dapur MBG dapat melibatkan sekitar 49 pekerja. Namun, berdasarkan aturan baru yang mereka pahami, jumlah tenaga kerja berpotensi dibatasi hingga 16 orang untuk kondisi tertentu.
Selain persoalan jumlah pekerja, mereka juga mengkhawatirkan penurunan upah dari sebelumnya Rp135 ribu menjadi Rp100 ribu per orang.
Santi menegaskan bahwa aksi tersebut bukan semata-mata untuk meminta kenaikan upah. Mereka ingin mempertahankan pekerjaan dan penghasilan yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian.
Menanggapi protes tersebut, Koordinator Wilayah BGN Polewali Mandar, Muhammad Yusuf, menyatakan bahwa pihaknya perlu memberikan penjelasan kepada para relawan mengenai penerapan petunjuk teknis terbaru.
Ia menjelaskan bahwa penyesuaian jumlah tenaga kerja berkaitan dengan jumlah penerima manfaat dan kebutuhan operasional masing-masing dapur. Menurutnya, kebijakan tersebut tidak serta-merta berarti seluruh relawan akan diberhentikan.
Polemik upah ini juga memunculkan pertanyaan mengenai status para pekerja dapur MBG. Sebutan relawan menjadi perbincangan karena sebagian dari mereka menjalankan pekerjaan rutin dengan tanggung jawab operasional yang tidak ringan.
Di satu sisi, mitra SPPG harus menyesuaikan pengeluaran dengan anggaran operasional yang tersedia. Namun, di sisi lain, para pekerja membutuhkan kepastian mengenai penghasilan, jumlah jam kerja, dan keberlanjutan pekerjaan mereka.
