Sri Mulyani Ungkap Strategi Biar Warga RI Gak Bokek Terus
Mod-LT
Lambeturah.co.id - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan serangkaian strategi pemerintah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi global yang terus berlangsung. Langkah ini mencakup program stimulus, efisiensi anggaran, hingga penciptaan lapangan kerja baru.
Sejumlah insentif telah digulirkan, seperti diskon tarif transportasi (kereta, pesawat, dan kapal laut), potongan tarif tol, serta subsidi upah bagi pekerja bergaji Rp3,5 juta ke bawah yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.
Stimulus juga diberikan kepada guru di bawah naungan Kemendikbudristek dan Kementerian Agama selama dua bulan, yakni Juni dan Juli 2025.
"Bahwa memang tekanan perekonomian terlihat. Maka dari itu pemerintah melakukan mitigasi baik melalui program stimulus I dan II dan akselerasi dari program-program yang ditetapkan moga-moga ini membuat pertumbuhan ekonomi," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Bank Indonesia, Bappenas, dan Komisi XI DPR RI di Gedung DPR, Kamis (3/7/2025).
Di sisi lain, pemerintah tetap berhati-hati dalam menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dan mengambil pinjaman luar negeri guna menghindari pelebaran defisit anggaran.
"Dan kalau dibutuhkan penggunaan Saldo Anggaran Lebih kita meminta izin penggunaan SAL Rp 85 triliun yang tadi sore disetujui," ungkapnya.
Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional pada 2025 berada di kisaran 5,2% hingga 5,8%. Untuk mencapainya, konsumsi rumah tangga diharapkan bisa tumbuh di atas 5%.
Sri Mulyani menekankan bahwa penguatan konsumsi masyarakat harus dibarengi dengan penciptaan lapangan kerja formal yang menawarkan gaji layak, bukan hanya mengandalkan bantuan sosial.
"Untuk konsumsi bisa tumbuh di atas 5%, tidak hanya dari bansos tapi dari kesempatan kerja disampaikan pentingnya create job dan job berkualitas," jelasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi bantuan sosial senilai Rp11,93 triliun. Bantuan ini mencakup tambahan sembako senilai Rp200 ribu per bulan serta bantuan beras 10 kilogram per bulan yang disalurkan selama Juni hingga Juli 2025.
Tak hanya itu, pemerintah juga memperpanjang diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) senilai Rp200 miliar.
"Stimulus ini diharapkan memitigasi kecenderungan didera tekanan global dengan bisa compensate dampak tarif Donald Trump plus dengan situasi global yang tidak pasti," tutupnya.
