Lambeturah.co.id – Ariel NOAH, Desta, dan Gading Marten akhirnya angkat bicara terkait kerja sama endorsement dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang belakangan menjadi sorotan publik.
Ketiganya memberikan klarifikasi melalui akun Instagram The Duda's Minus One. Penjelasan tersebut muncul setelah Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti anggaran senilai Rp14,69 miliar dari dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia untuk jasa influencer sepanjang 2024–2026.
Nama Ariel, Desta, dan Gading ikut menjadi perhatian lantaran tergabung dalam The Duda's Minus One, kelompok yang menjalankan konten perjalanan dengan mengangkat potensi daerah di Indonesia.
Dalam penjelasannya, Ariel mengungkapkan bahwa The Duda's Minus One sebenarnya sudah dirancang sejak akhir 2023. Sementara episode pertama mereka mulai tayang pada Mei 2024.
Ariel menjelaskan, konsep utama konten mereka adalah perjalanan menggunakan sepeda motor sembari memperkenalkan UMKM dan destinasi wisata di berbagai daerah.
"The Duda's Minus One itu kita godok dari akhir 2023," ujar Ariel.
Ia juga menyebutkan bahwa selama perjalanan, mereka telah mengunjungi sekitar 27 kota dan bekerja sama dengan puluhan sponsor.
Menurut Ariel, respons masyarakat terhadap konten tersebut cukup positif. Bahkan, banyak masyarakat yang menghubungi mereka melalui pesan langsung untuk meminta daerahnya dikunjungi dan diperkenalkan kepada khalayak luas.
Gading Marten kemudian menjelaskan bahwa kerja sama dengan KKP menjadi salah satu bentuk kolaborasi yang mereka jalankan.
Salah satu hal yang turut menjadi perhatian adalah besaran anggaran kerja sama yang dikaitkan dengan produksi konten para selebritas tersebut.
Menanggapi hal itu, Ariel menegaskan bahwa anggaran yang ramai diperbincangkan tidak bisa serta-merta dianggap sebagai bayaran untuk satu video.
Menurutnya, terdapat sejumlah komponen dalam sebuah kerja sama produksi, mulai dari transportasi hingga kebutuhan operasional dan produksi lainnya.
"Adapun detailnya ada di RANS," kata Ariel.
Gading Marten turut menjelaskan bahwa hasil kerja sama tersebut tidak hanya berupa satu video. Ada berbagai keluaran pekerjaan yang harus dipenuhi dalam kolaborasi tersebut.
Ia juga menegaskan bahwa dana yang disebut-sebut dalam pemberitaan bukan seluruhnya menjadi pendapatan pribadi para artis yang terlibat.
Gading menyebut bayaran yang diterima para personel The Duda's Minus One mengikuti standar profesional atau rate card masing-masing.
Lebih lanjut, Ariel dan Desta menjelaskan alasan mereka menerima tawaran kerja sama dengan KKP.
Salah satu hal yang menarik perhatian mereka adalah program swasembada garam di Rote, Nusa Tenggara Timur.
Ariel mengungkapkan bahwa selama berada di daerah tersebut, mereka mendapatkan informasi mengenai kebutuhan impor garam Indonesia yang masih cukup besar.
Padahal, Indonesia merupakan negara kepulauan dengan wilayah laut yang luas.
Melalui konten yang dibuat, mereka ingin membantu menyampaikan informasi mengenai program pemerintah tersebut kepada masyarakat.
Program swasembada garam di Rote diharapkan mampu meningkatkan produksi dalam negeri sehingga Indonesia tidak terus bergantung pada impor.
Selain Rote, perjalanan The Duda's Minus One ke Natuna juga menjadi bagian dari klarifikasi mereka.
Gading menjelaskan bahwa Natuna merupakan salah satu wilayah terluar Indonesia yang memiliki posisi strategis karena berbatasan dengan sejumlah negara tetangga.
Dalam perjalanan tersebut, mereka mengetahui adanya upaya KKP dalam menjaga wilayah perairan Indonesia melalui kapal pengawas dan patroli, sekaligus melindungi nelayan dari praktik penangkapan ikan ilegal.
Desta mengatakan, mereka juga berkesempatan berbincang langsung dengan para nelayan setempat.
Dari interaksi tersebut, mereka mendapatkan gambaran mengenai manfaat kehadiran program dan pengawasan pemerintah bagi masyarakat pesisir.
Ariel menambahkan bahwa keterlibatan mereka dalam kerja sama tersebut bertujuan membantu menyebarluaskan informasi mengenai program yang sedang dijalankan KKP.
Di akhir penjelasannya, Ariel, Desta, dan Gading berharap klarifikasi yang disampaikan dapat menjawab berbagai pertanyaan masyarakat terkait kerja sama tersebut.
Mereka juga meminta agar pihak RANS dan instansi terkait memberikan penjelasan lebih terperinci mengenai anggaran serta ruang lingkup pekerjaan yang menjadi sorotan.
