Lambeturah.co.id - Bareskrim Polri membongkar sindikat tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang menggunakan modus penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke luar negeri. Dalam kasus ini, seorang PMI berinisial M meninggal dunia di Arab Saudi setelah sebelumnya meminta dipulangkan karena mengalami sakit, tetapi permintaannya tidak dipenuhi.
Direktorat Tindak Pidana Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Dittipid PPA-PPO) Bareskrim Polri telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam perkara tersebut.
Direktur Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri, Brigjen Nurul Azizah, mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan bagian dari komitmen kepolisian dalam memberantas perdagangan manusia, khususnya terhadap kelompok rentan.
Nurul menegaskan, seluruh pihak yang terlibat dalam praktik perdagangan orang akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Menurut dia, Polri tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Penanganan perkara juga tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.
Dijanjikan Gaji 1.200 Riyal
Kasubdit III Dittipid PPA-PPO Bareskrim Polri, Kombes Yolanda Evalyn Sebayang, menjelaskan kasus tersebut bermula pada 2024. Saat itu, korban M ditawari pekerjaan sebagai asisten rumah tangga (ART) di Arab Saudi dengan iming-iming gaji sebesar 1.200 riyal.
Korban kemudian direkrut melalui sejumlah pihak, mulai dari perekrut lapangan, sponsor, hingga perusahaan yang mengurus dokumen dan visa keberangkatan.
M akhirnya diberangkatkan ke Arab Saudi pada 11 Agustus 2024.
Namun, kondisi korban diduga tidak berjalan sesuai harapan. Pada November 2025, M menghubungi keluarganya dan menyampaikan bahwa dirinya sedang sakit serta ingin segera kembali ke Indonesia.
Alih-alih mendapatkan izin pulang, korban justru diduga mengalami intimidasi dan ancaman dari pihak terkait apabila menolak melanjutkan pekerjaannya.
Hingga akhirnya, pada Februari 2026, keluarga menerima kabar bahwa M telah meninggal dunia di Arab Saudi. Jenazah korban kemudian dipulangkan ke Indonesia.
Lima Orang Jadi Tersangka
Dalam pengungkapan kasus ini, penyidik menetapkan lima orang sebagai tersangka. Mereka diduga memiliki peran berbeda dalam proses perekrutan hingga pemberangkatan korban.
Kelima tersangka tersebut terdiri atas:
1. M (perempuan), bertugas sebagai perekrut lapangan yang menawarkan pekerjaan ART kepada korban sebelum menyerahkannya kepada sponsor.
2. AS (perempuan), berperan sebagai sponsor yang mengurus proses keberangkatan dan berkoordinasi dengan pihak terkait.
3. N (laki-laki), membantu pengurusan dokumen, perjalanan, hingga proses pemberangkatan korban.
4. R (perempuan), Komisaris PT Alfa Nusantara Perdana yang mengoordinasikan pengurusan enjaz, biometrik, serta penerbitan visa.
5. AN (laki-laki), Direktur Utama PT Alfa Nusantara Perdana yang bertugas mengurus visa, termasuk memproses data paspor korban melalui sistem enjaz.
Polisi turut menyita sejumlah barang bukti, di antaranya enam unit ponsel, dua unit CPU komputer, dokumen paspor, kartu keluarga, dokumen pemberangkatan, serta riwayat transaksi keuangan yang diduga berkaitan dengan aktivitas sindikat.
Terancam Hukuman TPPO
Atas dugaan perbuatannya, kelima tersangka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 81 dan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, serta Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Yolanda mengingatkan masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang tidak melalui prosedur resmi pemerintah.
Menurutnya, pemberangkatan PMI secara ilegal dapat membuat pekerja berada dalam situasi kerja yang tidak terlindungi. Kondisi tersebut meningkatkan risiko intimidasi, eksploitasi, hingga berujung pada hilangnya nyawa.





