Lambeturah.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi Undang-Undang (UU), Kamis (19/11/2026).
Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna DPR RI yang berlangsung di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Dalam rapat tersebut, Puan meminta persetujuan seluruh fraksi terhadap pengesahan RUU Perampasan Aset menjadi undang-undang. Seluruh peserta rapat secara bersama-sama menyatakan setuju.
"Apakah RUU tentang Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi UU?" tanya Puan.
"Setuju," jawab peserta rapat paripurna.
Pengesahan ini menjadi langkah penting dalam upaya memperkuat pemberantasan korupsi dan tindak pidana lainnya di Indonesia. Regulasi tersebut diharapkan mampu memberikan instrumen hukum yang lebih efektif untuk mengembalikan aset yang berasal dari hasil kejahatan.
Sebelum dibawa ke rapat paripurna, RUU tersebut telah melalui pembahasan tingkat pertama di Komisi III DPR RI bersama pemerintah pada Rabu (18/11/2026). Seluruh fraksi menyepakati agar rancangan aturan tersebut dilanjutkan ke tahap pengambilan keputusan tingkat II.
Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, sebelumnya menyampaikan bahwa pembahasan telah mencakup 397 Daftar Inventarisasi Masalah (DIM).
Rinciannya terdiri dari 160 DIM tetap, 135 DIM redaksional, 40 DIM substansi, 44 DIM dihapus, serta 18 DIM substansi baru.
Dalam substansi pengaturannya, terdapat sejumlah poin penting yang menjadi perhatian, mulai dari mekanisme perampasan aset, ruang lingkup tindak pidana, hingga perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik.
Salah satu ketentuan yang menjadi sorotan adalah mekanisme perampasan aset tanpa harus menunggu putusan pidana terhadap pelaku, dengan tetap melalui prosedur dan pengawasan pengadilan sesuai ketentuan hukum.
Selain kasus korupsi, aturan ini juga mencakup tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menggunakan teknologi informasi serta menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, seperti investasi bodong dan perdagangan saham ilegal.
UU tersebut juga mengatur mekanisme pengembalian aset kepada korban tindak pidana serta pemanfaatan aset untuk kepentingan masyarakat luas.
Di sisi lain, regulasi ini memberikan perhatian terhadap perlindungan hak asasi manusia, pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum, serta pengawasan terhadap pengelolaan aset yang dirampas.
Pengelolaan aset nantinya harus dilakukan secara profesional dan akuntabel, mulai dari penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.
Pengesahan UU Perampasan Aset menjadi momentum penting setelah rancangan regulasi tersebut melalui perjalanan pembahasan yang panjang sejak pertama kali digagas pada 2008.





