Lambeturah.co.id – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menjadi sorotan publik setelah tidak menghadiri tantangan debat terbuka yang dilayangkan Kabinet Bayangan bersama Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) dan Remotivi terkait kebijakan moderasi konten di media sosial.

Polemik tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah beredar video di media sosial X yang diklaim memperlihatkan sosok Meutya Hafid berada di kawasan pusat perbelanjaan Beachwalk, Bali, pada Selasa (17/11/2026). Kemunculan video tersebut memicu berbagai tanggapan dan kritik dari warganet.

Tantangan debat terbuka itu sebelumnya digagas sebagai bentuk desakan kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar memberikan penjelasan secara transparan mengenai dugaan pembatasan hingga penghapusan konten yang berisi kritik terhadap pemerintah.

Aksi tersebut diinisiasi oleh Nenden Sekar Arum, Direktur Eksekutif SAFEnet yang juga menjabat sebagai Menteri Riset, Teknologi, dan Digital dalam Kabinet Bayangan.

Agenda debat awalnya direncanakan berlangsung di Taman Pandang, kawasan depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa (17/11/2026). Namun, kegiatan tersebut tidak dapat dilaksanakan di lokasi semula karena adanya larangan dari pihak kepolisian. Lokasi tersebut dinilai berada dalam radius kurang dari 100 meter dari kompleks Istana.

Akibatnya, massa kemudian mengalihkan aksi ke depan kantor Kementerian Komunikasi dan Digital untuk menyampaikan aspirasi sekaligus menuntut keterbukaan pemerintah terkait kebijakan moderasi konten.

Dalam aksi tersebut, SAFEnet dan Remotivi turut memaparkan hasil pemantauan terhadap konten-konten kritik pemerintah selama periode April hingga November 2026.

Berdasarkan data yang disampaikan koalisi, terdapat 127 konten kritik terhadap pemerintah yang tercatat mengalami moderasi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 94 konten diduga dimoderasi atas permintaan Komdigi.

Sebagian konten yang menjadi perhatian berkaitan dengan kritik terhadap penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Nenden Sekar Arum menyampaikan bahwa pihaknya belum memperoleh kepastian mengenai kehadiran Menteri Komunikasi dan Digital dalam agenda debat tersebut.

"Memang sampai sekarang kita enggak ada konfirmasi secara formal apakah pihak dari Komdigi, Ibu Menteri, akan hadir atau tidak," ujar Nenden di sela-sela aksi.

Sementara itu, pada hari yang sama, Meutya Hafid diketahui memiliki agenda kedinasan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yakni membuka Konferensi Nasional IX Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB).

Di tengah informasi tersebut, beredar video dan unggahan warganet yang mengklaim melihat Meutya berada di salah satu pusat perbelanjaan di Bali, yang kemudian disebut-sebut sebagai Beachwalk.

Klaim tersebut langsung memancing beragam reaksi di media sosial. Sejumlah warganet mempertanyakan keberadaan sang menteri, terutama karena video tersebut beredar bertepatan dengan berlangsungnya aksi dan tantangan debat terbuka di Jakarta.

Salah satu akun X, @ejaaipongg, melontarkan kritik terhadap Meutya Hafid dan menyindir ketidakhadirannya dalam agenda debat. Bahkan, akun tersebut turut menyinggung kemungkinan pencopotan dari jabatan menteri.

Kritik lainnya datang dari akun @R_Perkasa yang menyoroti respons kementerian terhadap unggahan terkait karhutla dan kritik pemerintah. Warganet tersebut membandingkan respons penanganan konten di media sosial dengan ketidakhadiran pihak kementerian dalam forum dialog terbuka.

Selain persoalan tersebut, sebagian warganet juga mengungkit latar belakang Meutya Hafid yang pernah berkarier sebagai jurnalis sebelum terjun ke dunia politik.

Mereka menilai pengalaman tersebut semestinya menjadi bekal untuk memahami pentingnya kebebasan berekspresi, keterbukaan informasi, serta ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat.

Bagi koalisi masyarakat sipil, persoalan ini bukan sekadar mengenai kehadiran atau ketidakhadiran seorang menteri dalam debat publik. Lebih jauh, mereka ingin meminta pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan moderasi konten digital, khususnya ketika konten yang dibatasi berkaitan dengan kritik terhadap kebijakan negara.

Hingga berita ini disusun, belum terdapat tanggapan resmi dari Meutya Hafid maupun Kementerian Komunikasi dan Digital terkait video yang beredar dan klaim warganet mengenai keberadaannya di Beachwalk Bali.