Lambeturah.co.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, menghadapi kendala serius setelah dua Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menghentikan sementara operasionalnya akibat kehabisan dana operasional.
Penghentian layanan tersebut terjadi karena anggaran dari pemerintah pusat yang menjadi sumber pembiayaan program belum juga dicairkan. Akibatnya, sejumlah kegiatan penyediaan makanan bergizi bagi penerima manfaat terpaksa dihentikan sementara.
Koordinator SPPG Kabupaten Pangandaran, Gugun Wiguna, membenarkan kondisi tersebut. Ia menjelaskan bahwa dana yang tersedia di dua satuan layanan telah habis digunakan, sementara pengelola tidak diperkenankan menggunakan dana talangan untuk menutup kebutuhan operasional.
"Dana yang tersedia sudah habis, sementara SPPG tidak diperbolehkan menggunakan dana talang," ujar Gugun Wiguna, Kamis (4/6/2026).
Dua SPPG yang telah menghentikan layanan sementara adalah SPPG Babakan 4 dan SPPG Pananjung 1. Kedua satuan tersebut telah menyampaikan pemberitahuan resmi terkait penghentian operasional sambil menunggu pencairan dana dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Menurut Gugun, operasional kedua SPPG akan kembali berjalan setelah dana dari pemerintah pusat masuk ke rekening masing-masing satuan layanan. Selama anggaran belum diterima, kegiatan pelayanan tidak dapat dilaksanakan.
Ia juga mengungkapkan bahwa potensi penghentian operasional tidak hanya terjadi pada dua SPPG tersebut. SPPG Kedungwuluh disebut tengah menghadapi masalah serupa terkait keterlambatan pencairan dana operasional.
Apabila pencairan dana tidak segera dilakukan, SPPG Kedungwuluh berpotensi menghentikan sementara layanan MBG dalam waktu dekat. Kondisi ini dikhawatirkan dapat memperluas dampak terhadap pelaksanaan program di wilayah Pangandaran.
Terkait kemungkinan hubungan antara keterlambatan pencairan dana dengan kasus hukum yang menyeret sejumlah mantan pejabat BGN, Gugun mengaku tidak mengetahui informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Selain itu, Gugun menyebut sejumlah SPPG lain mulai mengajukan penghentian sementara operasional karena menghadapi kendala yang sama. Hingga saat ini, pihaknya masih menunggu perkembangan terkait pencairan anggaran dan kondisi seluruh satuan layanan dalam beberapa pekan mendatang.
Sementara itu, mengenai isu pengadaan barang yang sempat menjadi sorotan dalam kasus di tingkat pusat, Gugun memilih tidak memberikan komentar. Fokus utama saat ini, kata dia, adalah memastikan keberlanjutan operasional layanan dan menunggu pencairan dana agar program MBG dapat kembali berjalan normal.
