Lambeturah.co.id - Istana Wakil Presiden (Wapres) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, didatangi sekelompok massa yang tergabung dalam sebuah aliansi, Senin (9/11/2026). Dalam aksi tersebut, massa mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka keluar dari Istana Wapres hingga mengundurkan diri dari jabatannya.
Berdasarkan pantauan di lokasi, massa tiba sekitar pukul 14.12 WIB. Mereka datang dengan berjalan kaki dan membawa mobil komando untuk menyampaikan aspirasi.
Sejumlah spanduk berisi tuntutan agar Gibran meninggalkan Istana Wapres turut dibentangkan. Para demonstran juga meneriakkan desakan agar Gibran dimakzulkan.
"Ini adalah rumah rakyat. Kami berhak mendatangi," ujar salah seorang orator melalui pengeras suara dari atas mobil komando.
Aksi tersebut dipicu polemik terkait dokumen pendidikan Gibran. Massa mendasarkan tuntutannya pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang mereka kaitkan dengan persoalan ijazah serta surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan SMA Gibran.
Menurut orator, putusan MA yang menyatakan suket penyetaraan ijazah SMA Gibran tidak sah menjadi salah satu alasan mereka mendesak Wakil Presiden tersebut meninggalkan Istana.
"Gibran Wapres sudah diputus tidak punya ijazah, tidak sah ijazahnya oleh MA. Untuk itu kami mohon dengan sangat kepada Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk keluar dari Istana Wapres," kata orator.
Massa menilai Gibran harus bertanggung jawab atas polemik tersebut. Mereka pun meminta Gibran mengundurkan diri atau menghadapi proses pemakzulan.
"Kalau kalian punya malu, kalau kalian punya muka, segera keluar dari Istana Wapres karena ini tuntutan rakyat, milik rakyat," lanjutnya.
Sementara itu, pengamanan di sekitar Istana Wapres diperketat selama aksi berlangsung. Sejumlah anggota Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) terlihat berjaga di pintu gerbang. Petugas kepolisian juga membentuk barikade untuk mengamankan area di hadapan massa.
DPR Akan Bahas Polemik Gibran
Di tengah aksi tersebut, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebelumnya menyampaikan bahwa DPR akan menindaklanjuti persoalan putusan MA mengenai ketidakabsahan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA Gibran setelah masa reses berakhir.
Dasco menjelaskan, pembahasan mengenai polemik tersebut sejauh ini masih berlangsung secara informal di antara sejumlah fraksi di DPR.
"Ya, itu secara informal masih pembahasan lintas fraksi, karena memang masih belum masuk masa sidang dan mereka minta dalam forum yang diatur secara mekanisme, mereka akan minta pembahasan secara resmi," kata Dasco di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Dia menyebutkan, sejumlah organisasi masyarakat dan anggota DPR dari berbagai fraksi telah menyampaikan keinginan untuk menyalurkan aspirasi terkait persoalan Wakil Presiden Gibran melalui mekanisme resmi di parlemen.
Menurut Dasco, pembahasan secara formal baru dapat dilakukan setelah masa reses DPR berakhir. Masa reses DPR dijadwalkan selesai pada Selasa (10/11/2026).
