Lambeturah.co.id - Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi menetapkan penggunaan rokok elektrik atau vape sebagai sesuatu yang haram. Ketentuan tersebut tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL).
Tidak hanya penggunaan vape, MUI juga menetapkan bahwa seluruh aktivitas produksi dan perdagangan rokok elektrik masuk dalam kategori haram. Keputusan ini mencakup seluruh mata rantai peredaran vape, mulai dari produsen hingga konsumen.
Fatwa tersebut ditandatangani Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh dan Wakil Sekretaris Jenderal MUI Bidang Fatwa Dr KH Aminuddin Yaqub. Penetapan itu juga diketahui Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar serta Sekretaris Jenderal MUI Buya Amirsyah Tambunan di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Sebelumnya, MUI telah menggelar Sidang Pleno Penetapan Fatwa pada Jumat (6/11/2026).
Ketua MUI Bidang Fatwa, Asrorun Niam Sholeh, menjelaskan keputusan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, terutama dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan, lingkungan, dan kehidupan sosial masyarakat.
"Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya," ujar Niam, Senin (9/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik dijelaskan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan cairan atau zat tertentu hingga menghasilkan uap untuk dihirup penggunanya.
Cairan vape umumnya mengandung nikotin, gliserin, serta bahan perasa. MUI menyoroti kandungan nikotin yang memiliki sifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak buruk terhadap sistem saraf maupun kesehatan tubuh.
Larangan yang ditetapkan MUI tidak hanya berlaku bagi orang yang menggunakan vape. Aktivitas penyalahgunaan rokok elektrik sebagai media konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya juga dinyatakan haram.
Selain itu, MUI secara tegas memasukkan kegiatan memproduksi dan memperjualbelikan rokok elektrik ke dalam ketentuan hukum yang sama.
"Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram," kata Niam.
Melalui penerbitan Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026, MUI berharap masyarakat dapat memahami dan mematuhi ketentuan tersebut.
MUI secara khusus mengingatkan para pelaku usaha dan generasi muda agar lebih memperhatikan dampak penggunaan serta peredaran rokok elektrik.
Keputusan ini diharapkan dapat menjadi upaya melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, sekaligus mencegah penyalahgunaan vape sebagai sarana konsumsi narkotika dan zat adiktif lainnya.
