Lambeturah.co.id - Federasi Futsal Indonesia (FFI) resmi melaporkan Ketua Umum Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi ke Komite Etik PSSI. Laporan tersebut berkaitan dengan penerbitan Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 tertanggal 12 November 2026 yang menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Ketua FFI.

Pengaduan yang ditandatangani Ketua Umum FFI periode 2024–2028, Michael Victor Sianipar, itu meminta Komite Etik melakukan pemeriksaan independen terhadap dugaan pelanggaran prosedur dan kewenangan dalam penerbitan SK tersebut.

FFI menilai keputusan PSSI yang membatalkan mandat kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) 3 Oktober 2024 berpotensi bertentangan dengan Statuta PSSI Edisi 2025 dan Kode Etik FIFA.

Dalam keterangannya, FFI menegaskan laporan tersebut bukan ditujukan untuk menyerang pribadi pihak tertentu ataupun menghalangi penyelenggaraan KLB. Namun, organisasi itu ingin memastikan seluruh proses pergantian kepemimpinan berjalan sesuai aturan dan mekanisme organisasi.

Ada empat poin utama yang menjadi dasar pengaduan FFI kepada Komite Etik PSSI.

Pertama, FFI mempersoalkan dasar kewenangan PSSI dalam mencabut mandat Ketua Umum FFI periode 2024–2028. Menurut FFI, SK Nomor 271/SKEP/XI-2026 tidak mencantumkan pasal dalam Statuta PSSI yang memberikan kewenangan kepada PSSI untuk memberhentikan Ketua Asosiasi Anggota.

FFI merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI serta Pasal 34 ayat (3) huruf b dan Pasal 36 ayat (5) Anggaran Rumah Tangga (ART) FFI. Ketentuan tersebut, menurut FFI, menempatkan kewenangan pemilihan maupun pemberhentian ketua asosiasi anggota melalui mekanisme kongres masing-masing organisasi.

Kedua, FFI menduga terdapat pengabaian terhadap hak jawab dan mekanisme penyelesaian sengketa internal. Organisasi tersebut menyebut keputusan pengambilalihan kepemimpinan diterbitkan tanpa pemanggilan, permintaan klarifikasi, maupun kesempatan bagi pihak yang terdampak untuk membela diri.

FFI juga menyoroti tidak adanya tiga kali teguran tertulis dari Badan Yudisial sebagaimana dipersyaratkan dalam aturan organisasi. Selain itu, Sekretariat Jenderal PSSI dinilai belum menjalankan kewajiban memfasilitasi penyelesaian sengketa internal melalui tim ad hoc dalam waktu 30 hari kerja.

Ketiga, FFI meminta Komite Etik menyelidiki dugaan konflik kepentingan dalam rapat Komite Eksekutif (Exco) PSSI pada 28 Agustus 2026.

FFI mengungkapkan adanya informasi mengenai dugaan seorang anggota Exco PSSI yang juga menjabat sebagai Plt Ketua PSSI Provinsi menggalang atau menekan Asosiasi Futsal Provinsi agar mengajukan permohonan KLB FFI.

Orang yang diduga terlibat tersebut disebut turut mengambil keputusan dalam rapat Exco tanpa terlebih dahulu menyatakan konflik kepentingan. FFI meminta dugaan tersebut diperiksa berdasarkan ketentuan Statuta PSSI.

Keempat, FFI menilai penunjukan Plt Ketua FFI sekaligus pemberian mandat untuk menyelenggarakan KLB berpotensi mengintervensi independensi asosiasi anggota.

Menurut FFI, mekanisme pergantian kepemimpinan seharusnya tetap menghormati kewenangan internal organisasi dan tidak dilakukan melalui campur tangan pihak ketiga.

Ketua Umum FFI Michael Victor Sianipar menegaskan pihaknya tidak menolak dinamika demokrasi organisasi, termasuk apabila terdapat rencana penyelenggaraan KLB. Namun, seluruh proses harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"FFI senantiasa terbuka terhadap dinamika demokrasi organisasi dan penyelenggaraan KLB sepanjang dijalankan melalui prosedur yang sah, bukan melalui tindakan sepihak dan ilegal yang melampaui batas kewenangan Statuta," kata Michael.

Ia menambahkan, pengaduan tersebut merupakan upaya menjaga integritas tata kelola sepak bola dan futsal nasional agar seluruh pejabat organisasi mematuhi prinsip transparansi, integritas, dan aturan bersama.

Michael juga menyebut polemik penerbitan SK tersebut berpotensi berdampak lebih luas terhadap asosiasi anggota PSSI lainnya.

Menurutnya, sejumlah asosiasi anggota PSSI telah menghubunginya dan mempertanyakan persoalan yang terjadi di tubuh FFI. Kondisi itu membuat persoalan tersebut dinilai bukan hanya menyangkut kepengurusan futsal, tetapi juga sistem tata kelola PSSI secara keseluruhan.

Karena itu, FFI berharap Komite Etik dapat menjalankan fungsi pengawasan secara independen untuk memastikan tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan di lingkungan organisasi.

Dalam pengaduannya, FFI meminta pembentukan tim investigasi khusus dengan mengacu pada Pasal 77 ayat (6) Statuta PSSI. Tim tersebut diharapkan memeriksa dokumen rapat Exco pada 28 Agustus 2026, memverifikasi 48 surat permohonan KLB, serta meminta keterangan dari pihak-pihak terkait.

FFI juga mengingatkan bahwa Komite Etik merupakan badan yudisial independen yang keputusannya tidak dapat diintervensi organ PSSI lainnya sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (9) Statuta PSSI.

Sebagai bagian dari upaya membawa persoalan tersebut ke ranah tata kelola sepak bola internasional, FFI turut mengirimkan tembusan laporan kepada FIFA dan AFC.