Lambeturah.co.id - Kementerian Hukum (Kemenkum) memblokir sementara akses Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Federasi Futsal Indonesia (FFI) atau Asosiasi Futsal Indonesia (AFI). Kebijakan tersebut diambil menyusul konflik internal terkait kepengurusan organisasi futsal nasional tersebut.

Pemblokiran dilakukan setelah Kemenkum menerima surat permohonan dari Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 13 November 2026.

Langkah ini bertujuan mencegah terjadinya perubahan data kepengurusan dalam sistem administrasi badan hukum selama persoalan internal FFI belum menemukan penyelesaian.

Direktur Badan Usaha Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kemenkum, Andi Taletting Langi, membenarkan pembatasan akses tersebut. Menurutnya, pemblokiran bersifat sementara hingga kepengurusan definitif hasil Kongres Luar Biasa (KLB) ditetapkan dan dilaporkan kembali oleh PSSI.

"Saat ini, sesuai dengan permintaan PSSI, akses SABH atas nama FFI telah diblokir sementara untuk mencegah adanya perubahan data kepengurusan selama persoalan internal organisasi masih dalam proses penyelesaian. Kami menunggu dari PSSI untuk melakukan penyelesaian di internal futsal," ujar Andi dalam keterangannya, Senin (16/11/2026).

Pemblokiran Tidak Hentikan Aktivitas Futsal

Andi menjelaskan, kebijakan tersebut hanya menyasar akses administrasi legalitas badan hukum FFI. Dengan demikian, aktivitas olahraga, pembinaan atlet, serta program futsal yang berada di bawah naungan PSSI dipastikan tetap berjalan.

"Yang diblokir adalah akses administrasi badan hukumnya, bukan kegiatan futsalnya yang berada di bawah naungan PSSI. Langkah ini penting untuk memastikan tidak ada perubahan data kepengurusan sebelum ada kejelasan mengenai kepengurusan definitif yang diakui sesuai mekanisme organisasi di bawah PSSI," jelasnya.

Kemenkum juga menegaskan pemblokiran tersebut bukan bentuk campur tangan pemerintah terhadap konflik internal organisasi olahraga.

Menurut Andi, pihaknya menghormati kewenangan PSSI sebagai induk organisasi sepak bola dan futsal nasional yang berafiliasi dengan FIFA.

"Kemenkum tidak masuk ke dalam persoalan internal organisasi ataupun menentukan siapa yang berhak memimpin FFI. Itu merupakan ranah PSSI karena futsal sebagai organisasi yang menjadi anggota PSSI," tegas Andi.

FFI Keberatan atas Penunjukan Vivin Cahyani

Di tengah kebijakan pemblokiran tersebut, konflik kepengurusan FFI masih berlangsung. FFI sebelumnya mengajukan keberatan terhadap Surat Keputusan (SK) PSSI Nomor 271/SKEP/XI-2026 yang diterbitkan pada 12 November 2026.

SK tersebut berisi penunjukan Vivin Cahyani sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum FFI.

Penunjukan itu mendapat keberatan dari Ketua Umum FFI periode 2024-2028, Michael Victor Sianipar. Dia menegaskan kepengurusan yang dipimpinnya masih memiliki dasar legalitas untuk menjalankan roda organisasi.

Michael menyebut legitimasi kepengurusannya didasarkan pada mandat Kongres Luar Biasa (KLB) FFI pada 3 Oktober 2024.

Dia juga merujuk Pasal 40 ayat (3) Statuta PSSI 2025 serta Surat Keputusan Menteri Hukum Nomor AHU-0001781.AH.01.08.TAHUN 2026 tertanggal 29 September 2026 sebagai dasar legalitas kepengurusan FFI yang dipimpinnya.

Dengan pemblokiran sementara akses SABH, perubahan data kepengurusan FFI kini menunggu penyelesaian konflik internal melalui mekanisme organisasi PSSI.

Kepastian mengenai siapa yang akan memimpin FFI selanjutnya masih menanti proses penyelesaian hingga penetapan kepengurusan definitif.