Lambeturah.co.id - Situasi keamanan di Wamena, Papua Pegunungan, menjadi sorotan menjelang peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dari faksi Komnas TPNPB dilaporkan mengeluarkan ancaman terkait pelaksanaan rangkaian perayaan HUT RI di wilayah tersebut.
Ancaman itu disampaikan melalui siaran pers yang beredar pada Minggu (9/8/2026). Pernyataan tersebut dikaitkan dengan sosok yang disebut Mayor Ebarowak Gwijangge.
Dalam siaran pers tersebut, kelompok bersenjata itu mengklaim siap melakukan perlawanan bersenjata di Kota Wamena. Mereka juga meminta agar perayaan HUT ke-81 RI digelar di Jakarta dan tidak dilaksanakan di Papua.
"Kami siap perang di Kota Wamena. Silakan gelar perayaan HUT ke-81 RI di Jakarta, bukan di Papua," demikian bunyi pernyataan dalam siaran pers tersebut.
Kelompok itu juga menyerukan penghentian aktivitas di sejumlah ruas jalan, termasuk jalur Trans-Wamena serta sejumlah wilayah kabupaten lainnya.
Mereka meminta masyarakat maupun pejabat di Papua tidak menggelar upacara HUT RI di wilayah yang mereka klaim berada dalam pengaruh kelompok tersebut.
Warga Sipil Jadi Sasaran Ancaman
Ancaman juga diarahkan kepada masyarakat sipil. Kelompok tersebut menyatakan akan menindak warga yang mengikuti upacara HUT RI dan menuduh mereka sebagai bagian dari aparat maupun intelijen pemerintah.
Pernyataan tersebut meningkatkan kekhawatiran terhadap keselamatan masyarakat, terutama warga yang menjalankan aktivitas sehari-hari menjelang perayaan 17 Agustus.
Kelompok itu turut mengklaim telah menempatkan anggotanya di sekitar Kota Wamena dan menyerukan penghentian berbagai aktivitas sipil yang berkaitan dengan perayaan HUT Kemerdekaan RI.
Namun, klaim mengenai keberadaan pasukan bersenjata di sekitar Wamena tersebut masih berasal dari pernyataan kelompok yang bersangkutan dan belum dapat dianggap sebagai fakta terverifikasi.
Situasi tersebut membuat aspek keamanan dan keselamatan warga menjadi perhatian utama menjelang pelaksanaan berbagai kegiatan HUT ke-81 RI di Papua Pegunungan. Masyarakat diimbau tetap waspada dan mengikuti arahan resmi dari aparat keamanan maupun pemerintah daerah.
