Lambeturah.co.id - Otorita IKN mengusulkan tambahan anggaran Rp 15,5 triliun pada 2027 untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) agar dapat berfungsi sebagai ibu kota negara pada 2028.
Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menjelaskan, total kebutuhan pembangunan kawasan legislatif, yudikatif, dan ekosistem pendukung hingga 2028 mencapai Rp 48,8 triliun.
Anggaran itu dibagi dalam tiga tahap pembangunan yang telah disetujui Presiden Prabowo. Saat ini pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif disebut sudah berjalan dengan progres fisik sekitar 10 persen.
Tambahan anggaran akan digunakan untuk melanjutkan pembangunan gedung DPR, MPR, DPD, MA, MK, KY, hunian pejabat dan staf, serta pemeliharaan infrastruktur yang telah terbangun.
Menurut Basuki, pagu indikatif Otorita IKN untuk 2027 sebesar Rp 6,7 triliun masih belum mencukupi kebutuhan anggaran yang mencapai Rp 22,2 triliun.
Karena itu, OIKN mengajukan tambahan Rp 15,5 triliun agar target menjadikan IKN sebagai ibu kota negara pada 2028 dapat tercapai.
