Lambeturah.co.id – Pemerintah Taiwan berencana membagikan uang tunai sebesar 10.000 dolar Taiwan (TWD) atau sekitar Rp5,5 juta kepada setiap warga negara pada tahun depan.
Rencana tersebut diumumkan Presiden Taiwan Lai Ching-te setelah menerima laporan mengenai Proposal Anggaran Pemerintah Pusat 2027 dari Eksekutif Yuan di Kantor Kepresidenan.
Kebijakan bagi-bagi uang tunai itu dilakukan sebagai bentuk pembagian manfaat pertumbuhan ekonomi kepada masyarakat. Pemerintah Taiwan menilai perekonomian negaranya berkembang pesat, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan global terhadap kecerdasan buatan (AI), komputasi berkinerja tinggi (HPC), layanan cloud, serta industri semikonduktor.
Lai mengatakan pertumbuhan ekonomi Taiwan diperkirakan meningkat tajam karena daya saing negara tersebut di sektor semikonduktor, teknologi informasi, dan rantai pasokan manufaktur.
Menurut proyeksi terbaru Direktorat Jenderal Anggaran, Akuntansi dan Statistik Taiwan, produk domestik bruto (PDB) Taiwan diperkirakan tumbuh 11,05 persen pada tahun ini. Proyeksi tersebut naik dari perkiraan sebelumnya sebesar 9,64 persen.
Jika terealisasi, pertumbuhan tersebut akan menjadi yang tertinggi dalam 39 tahun. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Taiwan pada semester pertama 2026 telah mencapai 14,15 persen, menjadi yang tertinggi dalam sekitar 50 tahun.
Selain memberikan uang tunai, pemerintah Taiwan juga berencana mendorong peningkatan gaji, pemotongan pajak, perluasan program kesejahteraan, serta investasi pembangunan infrastruktur publik.
Pemerintah juga akan mendukung pengembangan industri, khususnya bagi usaha kecil dan menengah, serta memperkuat pembangunan infrastruktur untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.
Bukan Pertama Kali
Kebijakan pemberian uang tunai atau voucher kepada masyarakat bukan hal baru di Taiwan. Pemerintah sebelumnya beberapa kali memberikan bantuan untuk mendorong konsumsi dan menopang perekonomian.
Pada 2020, pemerintah Taiwan memberikan voucher stimulus senilai TWD3.000 kepada warga yang membayar TWD1.000. Kemudian pada 2021, masyarakat mendapatkan voucher konsumsi senilai TWD5.000.
Pada 2023, pemerintah kembali memberikan uang tunai TWD6.000 per orang untuk mendorong pemulihan ekonomi. Tahun lalu, pemerintah juga membagikan TWD10.000 per orang sebagai respons terhadap dampak kebijakan tarif timbal balik Amerika Serikat.
Namun, rencana pembagian uang tunai terbaru ini mendapat sorotan politik. Pemerintah Taiwan menegaskan kebijakan tersebut berbeda dengan program sebelumnya yang ditujukan untuk menghadapi resesi atau krisis.
Kali ini, pemerintah menyebut dana tersebut berasal dari ruang fiskal yang tersedia akibat pertumbuhan ekonomi yang kuat. Pemerintah juga menyatakan kebijakan tersebut bertujuan agar seluruh masyarakat dapat menikmati hasil pertumbuhan ekonomi.
Jika proposal anggaran disetujui Legislatif Yuan pada akhir tahun, pemerintah berharap pembayaran TWD10.000 dapat diberikan kepada warga sebelum Tahun Baru Imlek pada Februari mendatang.
Tuai Kritik Oposisi
Rencana tersebut mendapat perlawanan dari kubu oposisi. Wali Kota Taipei Chiang Wan-an dari Kuomintang mempertanyakan perubahan sikap pemerintah terkait kebijakan pemberian uang tunai.
Menurut kubu oposisi, pemerintah sebelumnya pernah menentang rencana pemberian TWD10.000 dengan alasan kebijakan tersebut berpotensi bermasalah secara konstitusional.
Oposisi juga mempertanyakan kemungkinan adanya kepentingan politik di balik kebijakan tersebut, mengingat Taiwan akan menghadapi pemilu lokal pada November dan pemilihan presiden berikutnya pada 2028.
Di sisi lain, muncul pula analisis yang mengaitkan kebijakan tersebut dengan rencana peningkatan anggaran pertahanan Taiwan. Pemerintah telah menetapkan anggaran pertahanan sebesar sekitar TWD1,1225 triliun untuk tahun depan.
Meski menuai kritik, pemerintah Taiwan menegaskan pemberian uang tunai tersebut ditujukan untuk mengembalikan manfaat pertumbuhan ekonomi kepada seluruh warga negara, bukan kepada kelompok tertentu.
