Lambeturah.co.id - Polri mengajak masyarakat ikut mengawasi penerapan larangan penggunaan rokok elektrik atau vape di lingkungan kepolisian. Warga yang mendapati anggota polisi menggunakan vape, baik ketika bertugas maupun di luar kedinasan, dipersilakan melaporkannya melalui sejumlah kanal pengaduan resmi.
Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Polri. Aturan yang berlaku sejak 30 Oktober 2026 itu mengikat seluruh pegawai negeri pada Polri, mulai dari tingkat Mabes Polri hingga Polsek.
Tiga Cara Melaporkan Polisi yang Menggunakan Vape
Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, masyarakat memiliki tiga pilihan saluran untuk melaporkan anggota polisi yang melanggar aturan tersebut.
Pertama, warga dapat menghubungi layanan darurat kepolisian melalui nomor 110. Kedua, laporan bisa disampaikan dengan memindai kode QR pengaduan Propam. Ketiga, masyarakat dapat mendatangi Bidpropam di tingkat Polda atau Sipropam di tingkat Polres.
"Kalau dia ada yang lakukan vape, silakan laporkan," ujar Isir di Mabes Polri, Senin (2/11/2026).
Menurut Isir, partisipasi masyarakat merupakan bentuk pengawasan horizontal yang dapat memperkuat pengawasan internal kepolisian. Selama ini, Polri juga menerapkan pengawasan struktural, fungsional, dan melekat untuk memastikan setiap anggota mematuhi aturan.
Sanksi Pengguna Vape Bergantung Kandungan Liquid
Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan, pelanggaran larangan vape akan ditindak sesuai dengan kandungan cairan yang digunakan.
Anggota polisi yang kedapatan menggunakan vape dengan liquid mengandung bahan kimia biasa dapat dikenai sanksi disiplin. Namun, apabila cairan vape tersebut terbukti mengandung narkotika, anggota yang bersangkutan dapat diproses secara pidana.
Polda Kepulauan Riau juga menyatakan penindakan akan mengacu pada PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri serta Perpol Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi Polri.
Pengunjung Kantor Polisi Juga Bisa Terkena Larangan
Penerapan aturan larangan vape ternyata tidak hanya menyasar anggota kepolisian. Polda Sulawesi Tengah dan Polda Kepulauan Riau turut memberlakukan larangan penggunaan rokok elektrik bagi tamu maupun pengunjung di lingkungan kantor polisi.
Ketentuan tersebut berlaku di seluruh markas kepolisian, mulai dari Polda hingga Polsek. Dengan demikian, masyarakat yang memiliki keperluan di kantor polisi di kedua wilayah tersebut diimbau tidak membawa atau menggunakan vape di area markas.
BNN Temukan Kandungan Narkotika dalam Sampel Liquid Vape
Larangan penggunaan vape di lingkungan Polri tidak terlepas dari temuan peredaran narkotika yang disamarkan sebagai cairan rokok elektrik.
Saat masih menjabat Kepala BNN pada April 2026, Suyudi pernah memaparkan hasil pengujian laboratorium terhadap 341 sampel liquid vape di hadapan Komisi III DPR.
Hasil pemeriksaan tersebut menunjukkan 23 sampel mengandung etomidate, 11 sampel mengandung ganja sintetis, dan satu sampel lainnya terdeteksi mengandung sabu.
Etomidate sendiri telah ditetapkan sebagai narkotika golongan II sejak 28 November 2025 melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.
Pada Oktober 2026, Suyudi juga meminta Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengkaji kemungkinan penerbitan fatwa haram terhadap penggunaan vape. MUI merespons usulan tersebut dengan menyatakan akan membahasnya lebih lanjut.
Sementara itu, wacana pelarangan vape secara menyeluruh juga mulai menguat di parlemen. Anggota Komisi III DPR Nasir Djamil menyatakan dukungannya terhadap usulan larangan total vape. Meski demikian, dia mengingatkan pemerintah agar turut memperhitungkan dampak ekonomi yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut.
