Lambeturah.co.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyoroti rencana pemindahan badak jawa dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur. Ia menduga wacana tersebut berpotensi berkaitan dengan kepentingan proyek atau bisnis tertentu.
Pigai mengaku memiliki pengalaman menangani berbagai persoalan selama bertugas di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Berdasarkan pengalamannya, pemindahan masyarakat hingga satwa dari habitat asal terkadang tidak terlepas dari kepentingan pihak tertentu.
"Kalau biasanya pemerintah mau memindahkan satu masyarakat, mau mengurangi kehidupan mereka atau budaya mereka, atau kalau memindahkan hewan, berarti ada proyek yang mau masuk," kata Pigai seusai rapat kerja dengan Komisi XIII DPR RI, Selasa (17/11/2026).
Meski demikian, Pigai mengakui belum mengetahui secara terperinci alasan pemerintah mempertimbangkan pemindahan badak jawa tersebut. Ia juga menyebut belum membaca secara mendalam informasi mengenai rencana itu.
Namun, berdasarkan pengalamannya menangani kasus-kasus HAM, Pigai menilai kemungkinan adanya kepentingan bisnis perlu menjadi perhatian.
"Ini pengalaman saya sebagai orang Komnas HAM, ya menangani kasus. Sampai sekarang saya masih menangani kasus. Berarti pasti ada kepentingan bisnis," ujarnya.
Pigai Pertanyakan Alasan Badak Jawa Harus Dipindahkan
Selain menyinggung dugaan kepentingan bisnis, Pigai mempertanyakan urgensi pemindahan badak jawa dari habitat aslinya di Taman Nasional Ujung Kulon.
Menurutnya, selama ini belum banyak informasi yang menunjukkan bahwa keberadaan badak jawa di kawasan tersebut menghadapi ancaman serius sehingga harus dipindahkan ke tempat lain.
Ia juga menyinggung potensi ancaman aktivitas vulkanik Gunung Krakatau. Namun, Pigai mengaku jarang mendengar laporan mengenai badak jawa yang terancam akibat aktivitas gunung tersebut.
Karena itu, ia meminta agar setiap keputusan pemindahan satwa dilandasi kajian yang matang dan perhitungan terukur.
"Pemindahan Badak Jawa ke tempat manapun, itu harus terukur. Harus terukur, ya," tegasnya.
Pigai menjelaskan, satwa memiliki hubungan erat dengan lingkungan tempat mereka tumbuh dan berkembang. Perpindahan ke habitat baru tidak serta-merta menjamin kelangsungan hidup maupun keberhasilan perkembangbiakannya.
Ia kemudian mencontohkan upaya pelestarian gorila gunung di Rwanda yang menurutnya mendapat pengakuan internasional karena mempertahankan satwa tersebut di habitat aslinya.
Pigai juga mengingatkan keberadaan komodo yang memiliki keterikatan dengan kondisi alam Pulau Komodo.
"Karena kalau kita pindahkan Badak Jawa itu dari tempat habitatnya, jangan-jangan tidak berkembang," ungkapnya.
Masyarakat Lokal Ujung Kulon Jangan Sampai Tersingkir
Lebih lanjut, Pigai meminta pemerintah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan Taman Nasional Ujung Kulon, termasuk keberadaan masyarakat lokal yang tinggal di kawasan tersebut.
Menurutnya, upaya perlindungan satwa dan lingkungan tidak boleh mengorbankan kehidupan masyarakat setempat. Ia mengingatkan agar rencana pemindahan maupun kebijakan pengelolaan kawasan tidak berujung pada penggusuran atau tersingkirnya warga.
Pigai menegaskan perlunya perlindungan terhadap masyarakat lokal agar mereka tidak menjadi korban dari kebijakan yang diambil atas nama kepentingan tertentu.
"Bagaimana melindungi, memproteksi masyarakat lokal yang hidup di Ujung Kulon. Perlindungan terhadap mereka. Jangan sampai mereka disingkirkan, digeserkan karena faktor A atau faktor B, faktor C," pungkasnya.





