Lambeturah.co.id - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Eko Hadi Santoso. Pemecatan tersebut merupakan buntut kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah pejabat tinggi Polri.
Keputusan PTDH terhadap Eko Hadi Santoso diputuskan dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar secara tertutup pada Selasa (17/11/2026).
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, dalam persidangan, Eko dinyatakan melakukan pelanggaran etik berupa perbuatan tercela. Selain itu, ia juga dijatuhi sanksi administratif berupa pemecatan tidak dengan hormat.
"Terduga pelanggar EHS, hasil sidang KKEP putusan sidang pertama sanksi bersifat etika yaitu perilaku pelanggaran perbuatan tercela. Sanksi administratif PTDH," ujar Trunoyudo di Gedung Propam Polri, Jakarta Selatan.
Trunoyudo menjelaskan, Eko terbukti melakukan permufakatan dalam kegiatan ilegal akses terhadap sistem milik Polri untuk kepentingan penyadapan. Aktivitas tersebut dinilai dilakukan secara tidak profesional dan tidak sesuai prosedur.
Sidang KKEP dipimpin Komjen Hendro Pandowo sebagai ketua komisi merangkap anggota. Ia didampingi Irjen Agus Dwi Hermawan sebagai wakil ketua, dengan anggota komisi Irjen Untung Widiatmoko, Irjen Arie Ardian Rishadi, dan Irjen Toni Ariadi Efendi.
Dalam perkara ini, Eko diduga melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri serta sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan Presiden Prabowo Subianto, penghapusan data elektronik, dan akses ilegal. Mereka adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Eko Hadi Santoso, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Slamet Uliandi.
Tiga tersangka, yakni Listyo Sigit, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta, disebut ditahan di Rutan Mako Brimob Polri. Sementara itu, Slamet Uliandi menjalani tahanan rumah dengan alasan kesehatan.
Sebelum Eko, Polri juga telah menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik pada Selasa (10/11/2026).
Kasus dugaan penyadapan tersebut diperkirakan berlangsung sepanjang periode 2025 hingga 2026. Dalam praktiknya, sejumlah nomor telepon diduga dimasukkan ke server Lawful Interception Management System (LIMS) tanpa melalui mekanisme verifikasi yang semestinya.
Target penyadapan diduga tidak hanya Presiden Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media massa, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha juga disebut menjadi sasaran.
Atas perkara tersebut, keempat tersangka dijerat sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.





