Lambeturah.co.id - Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Zainal Arifin Paliwang menyatakan dukungan terhadap masyarakat adat yang menolak rencana penghapusan ketentuan pembukaan lahan secara terbatas dalam revisi Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH).
Dukungan tersebut disampaikan Zainal saat menemui langsung massa aksi dari Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara (AMAKU) di depan Gedung Gubernur Kaltara, Senin (16/11/2026).
Dalam kesempatan itu, Zainal didampingi Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala. Keduanya turun menemui para demonstran yang menyuarakan penolakan terhadap wacana perubahan aturan pembukaan lahan yang dinilai dapat mengancam tradisi masyarakat adat.
Zainal menilai praktik pembukaan lahan dengan cara dibakar secara terbatas merupakan bagian dari kearifan lokal masyarakat adat Dayak yang telah diwariskan secara turun-temurun.
Menurutnya, tradisi tersebut sudah berlangsung jauh sebelum adanya regulasi modern. Selama dilakukan dengan penuh tanggung jawab, praktik itu tidak serta-merta menyebabkan kebakaran hutan dalam skala besar.
"Kita mendukung apa yang menjadi aksi daripada saudara-saudara kita, lembaga-lembaga adat yang ada di Kalimantan Utara ini, karena kita tahu bahwa adat ini sudah ada sejak mereka belum lahir, bahkan nenek moyang mereka pun sudah menjalankan adat ini," ujar Zainal.
Gubernur Kaltara Singgung Tradisi Bakar Lahan Maksimal 2 Hektare
Zainal menjelaskan, masyarakat adat selama ini memiliki aturan tersendiri dalam membuka lahan untuk kegiatan berladang.
Pembukaan lahan tersebut dilakukan secara terbatas dengan luas maksimal dua hektare. Masyarakat juga diwajibkan menjaga area pembakaran agar api tidak merembet ke kawasan hutan maupun lahan lainnya.
Salah satu upaya pencegahan yang dilakukan adalah membuat sekat bakar atau pembatas di sekitar area yang akan dibuka.
"Masalah pembukaan lahan yang dilakukan oleh saudara kita ini sudah menjadi tradisi, dan tidak pernah kita dengar mereka membakar lahan dua hektare itu sampai terjadi kebakaran besar. Mereka selalu menjaga, selalu memberikan batas sehingga api itu tidak menjalar ke mana-mana, cukup di area yang ingin mereka tanami," jelasnya.
Atas dasar itu, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen ikut memperjuangkan aspirasi masyarakat adat tersebut kepada pemerintah pusat.
Zainal juga mengapresiasi aksi demonstrasi yang berlangsung tertib dan damai. Ia berharap masyarakat tetap menyampaikan pendapat secara kondusif tanpa melakukan tindakan anarkis maupun mengganggu aktivitas lalu lintas.
"Saya berharap supaya setiap penyampaian aspirasi seperti yang dilaksanakan hari ini tetap tertib, aman, sejuk, dan nyaman. Tidak ada melakukan hal-hal yang anarkis atau membuat lalu lintas macet," tuturnya.
Penegakan Hukum Kasus Pembakaran Lahan Diserahkan ke Polisi
Meski mendukung tradisi masyarakat adat, Zainal menegaskan bahwa persoalan penegakan hukum terkait kebakaran lahan tetap menjadi kewenangan aparat penegak hukum.
Pemerintah daerah menyerahkan penanganan kasus pembakaran lahan kepada kepolisian, baik di tingkat Polres maupun Polda Kaltara.
Ia menegaskan, tindakan pembakaran yang dilakukan secara sengaja hingga merusak lingkungan di luar koridor kearifan lokal tetap harus diproses sesuai ketentuan hukum.
"Dari Polresta Bulungan dan Polda Kaltara sudah dalam tahap proses pemeriksaan, tentunya kita serahkan saja sepenuhnya kepada aparat dari kepolisian," ungkapnya.
Sebelumnya, Aliansi Masyarakat Adat Asli Kaltara (AMAKU) menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Gedung Gubernur Kaltara pada Senin (16/11/2026).
Aksi yang berlangsung mulai pukul 10.00 Wita hingga 11.27 Wita tersebut diikuti warga yang mengenakan atribut dan pakaian adat.
Mereka menyampaikan penolakan terhadap rencana revisi UU PPLH, khususnya ketentuan yang dinilai berpotensi menghapus ruang bagi masyarakat adat untuk membuka lahan secara terbatas berdasarkan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun.





