Lambeturah.co.id - Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia melayangkan somasi terbuka kepada Muhammad Said Didu dan Sri Radjasa Chandra. Langkah hukum tersebut ditempuh setelah Bahlil merasa namanya diseret dalam narasi dugaan keterlibatan sejumlah ketua umum partai politik dalam kasus penyadapan Presiden.
Somasi dilayangkan melalui Badan Advokasi Hukum dan HAM (Bakumham) Partai Golkar. Bahlil menilai pernyataan yang disampaikan kedua pihak tersebut mengandung unsur pencemaran nama baik, fitnah, serta penyebaran informasi bohong atau hoaks.
Juru Bicara Tim Kuasa Hukum Bahlil, Derek Loupatty, mengatakan somasi tersebut tertuang dalam Surat Nomor 01/Somasi/DPP Bakumham/11/2026. Dokumen itu diterbitkan pada 9 November 2026 dan disampaikan kepada publik di Kantor DPP Partai Golkar, Selasa (10/11/2026).
Derek menjelaskan, terdapat sejumlah pernyataan yang menjadi dasar pelayangan somasi. Salah satunya adalah narasi yang menyebut seorang ketua umum partai besar terlibat dalam kasus penyadapan Presiden.
Selain itu, muncul tudingan bahwa ketua umum partai tersebut mengikuti pertemuan dengan sejumlah jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penyadapan Presiden, sekitar tiga jam sebelum para jenderal itu ditangkap aparat penegak hukum.
Bahlil juga disebut melakukan kriminalisasi untuk memperoleh jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Menurut pihak kuasa hukum, narasi tersebut secara langsung maupun tidak langsung diarahkan untuk menyerang kehormatan dan reputasi Bahlil.
"Narasi-narasi tersebut telah diunggah dan didistribusikan melalui konten YouTube Modeling Forum Keadilan TV dengan judul 'Dr. Said Didu: Apakah Tito Karnavian, Luhut Binsar Panjaitan Steril?'," kata Derek.
Pihak kuasa hukum menilai pernyataan Said Didu dan Sri Radjasa Chandra dalam tayangan tersebut seolah-olah menggiring opini publik untuk menyudutkan Bahlil. Mereka menganggap tuduhan tersebut tidak benar dan tidak disertai fakta maupun bukti yang mendukung.
Derek juga menyebut konten tersebut telah menyebar luas melalui berbagai platform media sosial hingga menjadi konsumsi masyarakat. Kondisi itu dinilai meresahkan kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar di berbagai daerah.
Tak hanya menyangkut reputasi partai, pihak Bahlil menganggap penyebaran narasi tersebut berpotensi menimbulkan keresahan politik nasional. Terlebih, isu yang dibicarakan berkaitan dengan dugaan penyadapan Presiden dan dinilai dapat memengaruhi stabilitas politik serta efektivitas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Dalam somasi tersebut, Bakumham Partai Golkar juga memaparkan sejumlah ketentuan hukum yang dinilai berpotensi dilanggar. Di antaranya Pasal 27A juncto Pasal 45 UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Pasal 28 ayat 1 juncto Pasal 45A ayat 1 UU ITE.
Selain itu, pihak kuasa hukum turut mencantumkan Pasal 433 ayat 1 dan ketentuan terkait fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Melalui somasi terbuka tersebut, Bahlil meminta Said Didu dan Sri Radjasa Chandra segera mencabut pernyataan yang dipersoalkan. Keduanya juga diminta menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Bahlil serta seluruh kader, pengurus, dan simpatisan Partai Golkar.
Permintaan tersebut harus dipenuhi paling lambat 3 x 24 jam sejak somasi disampaikan.
Pihak Bahlil juga meminta seluruh pihak yang telah menyebarluaskan konten terkait agar menghapus atau menurunkan unggahan tersebut (take down) serta tidak kembali menyebarkan informasi yang dipersoalkan.
Derek menegaskan, apabila tuntutan dalam somasi tidak dipenuhi hingga batas waktu yang ditentukan, pihaknya akan mempertimbangkan langkah hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.
Ia menyebut somasi tersebut merupakan bentuk iktikad baik untuk menyelesaikan persoalan sebelum menempuh proses hukum lebih lanjut.
