Lambeturah.co.id - Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki banyak pilihan jalur hukum untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.
Pernyataan tersebut disampaikan Yusril merespons keinginan Gibran yang hendak membuktikan keaslian ijazah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Menurut Yusril, persoalan terkait ijazah Gibran sebelumnya telah mendapatkan putusan dari dua lembaga peradilan tertinggi, yakni Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua putusan tersebut dinilai telah memiliki kekuatan hukum final.
Yusril menjelaskan, putusan MK bersifat final and binding sehingga tidak tersedia upaya hukum lanjutan. Begitu pula dengan putusan MA yang menurutnya tidak dapat diajukan peninjauan kembali (PK) oleh pihak mana pun.
"Ini sudah tidak bisa diapa-apakan lagi karena putusan dari Mahkamah Konstitusi itu bersifat final and binding, tidak ada upaya hukum lagi. Dan putusan Mahkamah Agung itu juga sudah final oleh karena, tidak ada pihak yang bisa mengajukan PK atas putusan itu," kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Yusril Singgung Putusan MA soal Ijazah Gibran
Yusril kemudian menjelaskan dua putusan pengadilan yang berkaitan dengan persoalan ijazah Gibran.
Dalam putusannya, MK menyatakan tidak terdapat bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah atau diploma luar negeri yang setara dengan pendidikan SMA.
Sementara itu, MA membatalkan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan SMA milik Gibran. MA juga memerintahkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) untuk mencabut surat keterangan tersebut.
Yusril menegaskan, pembatalan melalui putusan MA berlaku sejak surat itu diterbitkan pada Agustus 2019. Ia menyebut putusan tersebut menggunakan prinsip ex tunc, yakni pembatalan yang berlaku surut sejak keputusan diterbitkan.
"Putusan (MA) itu bersifat ex tunc, membatalkan dan menyatakan batal dan tidak sah. Artinya batal dan tidak sah itu terhitung sejak dikeluarkan pada bulan Agustus tahun 2019 kalau saya tidak salah," ujarnya.
Gugatan di PTUN Jakarta Dinilai Bisa Dihentikan
Lebih lanjut, Yusril menilai putusan MA berpotensi memengaruhi perkara yang saat ini bergulir di PTUN Jakarta.
Menurutnya, objek sengketa dalam perkara tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan pada 2019.
Terlebih, apabila Kemendikdasmen telah melaksanakan putusan MA dengan mencabut surat tersebut, Yusril menilai tidak ada lagi objek yang dapat dipersoalkan melalui gugatan tata usaha negara.
"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu. Apalagi yang mau disengketakan?" tuturnya.
Ia memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut karena objek sengketanya sudah tidak ada. Bahkan, perkara itu berpotensi dihapus dari register pengadilan.
Yusril: Pembuktian Ijazah Bisa Dilakukan di Luar Pengadilan
Meski demikian, Yusril menyebut pembuktian keaslian ijazah sebenarnya masih dapat dilakukan melalui komunikasi personal di luar pengadilan.
Namun, ia mengingatkan persoalan ijazah Gibran saat ini bukan lagi sekadar persoalan pribadi karena sudah masuk ke ranah hukum dan menjadi objek putusan pengadilan.
"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum," jelasnya.
Yusril menegaskan, persoalan hukum tersebut telah diputus melalui lembaga peradilan yang berwenang dan putusannya sudah bersifat final.
Di sisi lain, Yusril menyerahkan sepenuhnya kepada Gibran mengenai langkah yang ingin ditempuh untuk membuktikan keaslian ijazahnya.
Ia juga menyinggung dinamika politik di DPR yang mulai menggalang dukungan untuk mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait wacana pemakzulan Gibran.
Yusril mengatakan pemerintah memilih bersikap pasif dan akan mengikuti perkembangan proses politik tersebut.
"Sementara kita lihat juga di DPR sudah bergulir, menggalang dukungan untuk katanya membuat pernyataan pendapat ya. Kita ikuti sajalah apa yang berkembang di DPR, dan pemerintah sebenarnya agak pasif terhadap kasus ini kecuali ada arahan-arahan lain. Tapi sampai hari ini kami bersikap pasif," pungkasnya.
