Lambeturah.co.id - Polri menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution. Keputusan tersebut diambil setelah sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Ahrie Sonta selesai digelar pada Selasa (10/11/2026).
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir menyampaikan bahwa sidang etik memutuskan Ahrie Sonta harus diberhentikan dari institusi kepolisian.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” kata Johnny dalam konferensi pers di Gedung Propam Polri, Selasa.
Selain sanksi administratif, Ahrie Sonta juga dinyatakan melakukan perbuatan tercela dalam putusan etik tersebut.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika, yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” ujar Johnny.
Nama Ahrie Sonta sebelumnya terseret dalam perkara dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Dalam kasus tersebut, Bareskrim Polri telah menetapkan empat orang sebagai tersangka.
Selain Ahrie Sonta, tiga nama lain yang disebut dalam perkara ini adalah Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Para tersangka dijerat dengan sejumlah ketentuan pidana, di antaranya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) UU yang sama, serta ketentuan dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yakni Pasal 32 ayat (1).
Rangkaian pasal tersebut memiliki ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara.
Pemecatan Ahrie Sonta menjadi perkembangan terbaru dalam penanganan dugaan penyadapan yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri tersebut.
