Lambeturah.co.id - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) mengungkap adanya indikasi dugaan rekayasa keuangan dalam laporan keuangan PT Pos Indonesia (Persero). Temuan tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan proses due diligence sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kondisi perusahaan.
Managing Director Stakeholders Management & Communications BPI Danantara, Rohan Hafas, mengatakan pemeriksaan yang dilakukan menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah berlangsung serta terakumulasi selama bertahun-tahun.
Selain itu, Danantara juga menerima sejumlah laporan yang mengarah pada dugaan penyimpangan, termasuk indikasi rekayasa keuangan. Seluruh temuan tersebut kini tengah ditindaklanjuti melalui proses audit dan investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"PT Pos Indonesia saat ini memang sedang kami benahi secara menyeluruh. Dari proses due diligence dan evaluasi yang berjalan, kami menemukan berbagai persoalan keuangan dan tata kelola yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun," ujar Rohan dalam keterangan resminya, Jumat (3/7/2026).
Menurutnya, setiap persoalan yang selama ini membebani perusahaan akan diselesaikan secara bertahap. Danantara menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi praktik yang merusak tata kelola perusahaan. Seluruh hasil temuan akan diproses secara profesional, transparan, dan sesuai dengan aturan hukum.
Danantara juga menargetkan PT Pos Indonesia dapat kembali menjadi perusahaan yang sehat, profesional, akuntabel, dan berintegritas sehingga mampu menjalankan tugasnya secara optimal dalam melayani masyarakat.
Di tengah proses pembenahan tersebut, Direktur Utama PT Pos Indonesia, Daud Joseph, resmi mengundurkan diri. Perseroan telah menerima surat pengunduran dirinya pada 2 Juli 2026.
Corporate Secretary PT Pos Indonesia, Iwan Gunawan, menyatakan keputusan tersebut sepenuhnya merupakan pertimbangan pribadi dari yang bersangkutan.
"Alasan pengunduran diri adalah murni dari keinginan dan pertimbangan pribadi yang bersangkutan," ujarnya.
Perusahaan memastikan proses pergantian kepemimpinan akan dilakukan sesuai prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
Sebelum dipercaya memimpin PT Pos Indonesia pada Maret 2026, Daud Joseph menjabat sebagai Direktur Operasional dan Keselamatan PT Transportasi Jakarta (Transjakarta). Ia kemudian ditunjuk sebagai Direktur Utama PT Pos Indonesia berdasarkan keputusan pemegang saham pada 11 Maret 2026.
Rohan Hafas menjelaskan, selama kurang lebih tiga bulan menjabat, Daud Joseph memimpin proses evaluasi menyeluruh terhadap kondisi keuangan, operasional, tata kelola, hingga organisasi perusahaan.
Berdasarkan hasil asesmen tersebut, Daud menilai PT Pos Indonesia membutuhkan perubahan yang bersifat menyeluruh dan fundamental. Ia juga berpandangan bahwa proses restrukturisasi berikutnya memerlukan pemimpin dengan keahlian yang lebih spesifik.
Danantara menghormati keputusan tersebut dan akan segera menyiapkan pimpinan baru untuk melanjutkan agenda transformasi perusahaan.
Sebelum mengundurkan diri, Daud Joseph sempat memaparkan kondisi keuangan PT Pos Indonesia dalam rapat bersama Komisi VI DPR RI pada 22 Juni 2026.
Ia mengungkapkan pendapatan perusahaan pada 2025 turun sekitar 20 persen menjadi Rp3,9 triliun dari target sebesar Rp6,2 triliun. Realisasi tersebut hanya mencapai sekitar 63 persen dari target yang telah ditetapkan.
Penurunan pendapatan turut berdampak pada laba kotor yang hanya mencapai Rp1,5 triliun dari target Rp2,4 triliun. Sementara EBITDA maupun laba bersih juga jauh di bawah target, yakni hanya sekitar Rp300 miliar dari target Rp800 miliar.
Penurunan terbesar terjadi pada lini bisnis logistik. Pendapatan sektor tersebut merosot dari sekitar Rp2 triliun menjadi hanya Rp600 miliar karena berkurangnya program distribusi pangan dan beras dari pemerintah.
Meski demikian, layanan logistik kurir dengan pengiriman di bawah 30 kilogram masih mampu mencatatkan pendapatan sekitar Rp1,8 triliun. Sementara layanan jasa keuangan seperti pembayaran pensiun, kredit, transfer, dan pembayaran tagihan tetap bertahan di kisaran Rp1,2 triliun. Adapun sektor properti mengalami peningkatan, meski kontribusinya terhadap total pendapatan masih relatif kecil.
Daud juga menjelaskan bahwa laporan keuangan yang dipaparkan masih bersifat unaudited dan saat ini masih dalam proses audit.
Ia mengungkapkan bahwa selama lima tahun terakhir, pertumbuhan kinerja keuangan PT Pos Indonesia banyak ditopang oleh proyek-proyek pemerintah, seperti penyaluran bantuan sosial, bantuan pangan, dan distribusi beras.
Ketika nilai proyek pemerintah menurun drastis pada 2025 hingga hanya sekitar Rp300 miliar, pendapatan perusahaan ikut merosot menjadi Rp3,9 triliun. Kondisi tersebut menunjukkan PT Pos Indonesia masih sangat bergantung pada proyek pemerintah dan belum sepenuhnya mampu mengoptimalkan bisnis intinya secara mandiri.
