Lambeturah.co.id - Tragedi kebakaran kompleks hunian Wang Fuk Court di Hong Kong yang menewaskan 168 orang berbuntut panjang. Pemimpin Hong Kong John Lee akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat setelah hasil penyelidikan mengungkap adanya kelalaian dari sejumlah instansi pemerintah.
Kebakaran yang terjadi pada 26 November 2025 itu melalap sejumlah menara di kompleks Wang Fuk Court. Peristiwa tersebut tercatat sebagai salah satu kebakaran gedung hunian paling mematikan di dunia sejak 1980.
Mengutip Korea Times, Kamis (29/10/2026), tekanan publik terhadap pemerintah Hong Kong terus meningkat sejak tragedi tersebut. Masyarakat mendesak pemerintah mengungkap pihak-pihak yang bertanggung jawab, bahkan sejumlah kalangan meminta John Lee dan pejabat tinggi lainnya mundur dari jabatan.
Dalam konferensi pers pada Kamis (29/10/2026), John Lee bersama tujuh pejabat tinggi Hong Kong lainnya membungkukkan badan sebagai bentuk permintaan maaf kepada para korban dan masyarakat.
"Saya sangat sedih. Saya ingin meminta maaf kepada warga yang terkena dampak dan masyarakat umum," ujar John Lee.
Permintaan maaf tersebut disampaikan setelah pemerintah merilis laporan hasil penyelidikan yang berlangsung selama berbulan-bulan. Laporan itu menyebut empat badan pemerintah, termasuk departemen pemadam kebakaran, turut memikul tanggung jawab atas besarnya jumlah korban jiwa.
Unit Pemeriksaan Independen yang berada di bawah Biro Perumahan bahkan dinilai memiliki tanggung jawab lebih besar dalam tragedi tersebut.
Puntung Rokok Diduga Jadi Pemicu Kebakaran
Selain kelalaian pemerintah, penyelidikan juga mengungkap dugaan kelalaian pihak swasta yang menangani proyek renovasi gedung.
Mengutip Channel News Asia, laporan komite independen menyebut puntung rokok yang digunakan pekerja konstruksi kemungkinan menjadi pemicu kebakaran. Namun, besarnya dampak kebakaran juga tidak terlepas dari lemahnya pengawasan dan penegakan aturan.
Panel penyelidikan mengidentifikasi kegagalan sistemik dalam lima bidang utama. Persoalan tersebut mencakup lemahnya antisipasi terhadap risiko, celah regulasi, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan material yang mudah terbakar.
Salah satu temuan yang menjadi sorotan adalah tidak adanya larangan merokok yang memadai di lokasi konstruksi. Selain itu, penggunaan material sementara seperti papan styrofoam dan jaring perancah (scaffolding) yang mudah terbakar juga tidak diatur dan diawasi secara ketat.
Kondisi tersebut dinilai memperbesar risiko penyebaran api ketika kebakaran terjadi.
Menteri Perumahan Hong Kong Mengundurkan Diri
Dampak dari hasil penyelidikan juga berujung pada pengunduran diri Menteri Perumahan Hong Kong, Winnie Ho.
Ho menyatakan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas resmi, kebijakan, dan keputusan yang berada dalam lingkup kewenangannya selama menjabat.
Sementara itu, pihak swasta yang bertanggung jawab atas proyek renovasi Wang Fuk Court turut menjadi sorotan. Dikutip dari BBC, penyelidikan menemukan dugaan pelanggaran hukum di lingkungan perusahaan konstruksi, termasuk manipulasi tender dan praktik pengaturan proyek.
Sejumlah pihak yang terlibat juga diduga memiliki hubungan dengan kelompok mafia lokal. Puluhan orang telah ditangkap karena dicurigai terlibat dalam berbagai tindak pidana, mulai dari dugaan pembunuhan, penipuan, hingga korupsi.
Mayoritas Korban Berusia Lanjut
Kompleks Wang Fuk Court diketahui dihuni lebih dari 4.600 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 1.700 penghuni merupakan warga lanjut usia.
Tragisnya, dari total 168 korban meninggal dunia, sebanyak 114 orang atau sekitar 70 persen berusia 65 tahun ke atas.
Tingginya jumlah korban lansia semakin menyoroti persoalan keselamatan dan kesiapsiagaan evakuasi di kompleks hunian tersebut.
Tragedi Wang Fuk Court kini menjadi perhatian serius pemerintah Hong Kong. Hasil penyelidikan tidak hanya mengungkap dugaan kelalaian pihak swasta, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan pengawasan dan sistem regulasi pemerintah yang seharusnya dapat mencegah bencana sebesar ini.
