Lambeturah.co.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan pengalamannya saat membandingkan biaya menyekolahkan anak di Jakarta dengan Singapura. Menurutnya, total pengeluaran pendidikan di Ibu Kota justru lebih besar dibandingkan saat dirinya tinggal di Negeri Singa.
Pernyataan tersebut disampaikan Tito saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil di Menara Bidakara, Jakarta, Senin (3/8/2026).
Tito menceritakan pengalamannya ketika menempuh pendidikan doktor (S3) di Singapura pada 2008. Saat itu, ia merasa biaya pendidikan anak di negara tersebut jauh lebih terjangkau dibandingkan saat menyekolahkan anak di Jakarta.
"Saya merasa kok lebih murah di Singapura menyekolahkan anak dibandingkan dengan saya di Jakarta," ujar Tito.
Ia kemudian merinci pengeluaran yang harus dikeluarkan saat anak-anaknya bersekolah di salah satu sekolah favorit di Jakarta Selatan. Menurutnya, biaya sekolah untuk satu anak mencapai sekitar Rp1,6 juta per bulan. Dengan tiga anak, total biaya sekolah mencapai Rp4,8 juta.
Selain uang sekolah, Tito juga harus menyediakan uang jajan sebesar Rp50 ribu per anak setiap hari atau sekitar Rp150 ribu per hari untuk tiga anak.
Tak hanya itu, biaya transportasi juga menjadi beban tambahan. Karena lokasi sekolah cukup jauh dari rumah, ia harus menyiapkan kendaraan beserta biaya bahan bakar dan sopir yang nilainya diperkirakan mencapai Rp4,8 juta.
Menurut Tito, situasi tersebut sangat berbeda dengan yang ia alami di Singapura. Saat itu, biaya sekolah anak hanya sekitar 100 dolar Singapura per bulan. Dengan nilai tukar sekitar Rp6.000 pada tahun 2008, biaya tersebut setara sekitar Rp600 ribu per bulan.
Ia juga menilai sistem pendidikan di Singapura lebih efisien karena pemerintah menerapkan standar kualitas sekolah yang relatif merata. Selain itu, sistem penempatan siswa dilakukan secara digital berdasarkan wilayah tempat tinggal sehingga anak-anak dapat bersekolah di lokasi yang dekat dengan rumah.
Akibatnya, anak-anaknya cukup berjalan kaki sekitar lima hingga tujuh menit menuju sekolah tanpa perlu menggunakan kendaraan.
"Jadi hanya sekitar Rp600 ribu. Kita sekolah jalan kaki karena cuma lima sampai tujuh menit. Mereka lebih sehat dan tidak perlu beli mobil," kata Tito.
Pengalaman tersebut disampaikan Tito sebagai contoh manfaat implementasi e-government atau digitalisasi layanan publik. Menurutnya, sistem pelayanan berbasis digital mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan, mulai dari pendaftaran sekolah hingga administrasi kependudukan.
