Lambeturah.co.id - Kondisi miris melanda Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Meski dikenal sebagai salah satu wilayah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia yang bahkan diekspor hingga ke Singapura, warga lokal di Natuna justru belum bisa menikmati fasilitas gas elpiji subsidi 3 kilogram (kg).
Hingga saat ini, sebagian besar masyarakat Natuna masih terpaksa memasak menggunakan minyak tanah yang harganya melambung tinggi.
Kondisi keprihatinan ini diungkapkan langsung oleh Bupati Natuna, Cen Sui Lan, saat menerima kunjungan kerja pimpinan MPR RI di Ruang Rapat Kantor Bupati Natuna, Rabu (30/9/2026). Di hadapan Wakil Ketua MPR RI Eddy Baskoro dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Cen Sui Lan tak mampu menyembunyikan kekesalannya terhadap pemerintah pusat.
"Di bawah laut kami ada gas yang dialirkan ke Singapura, tapi rakyat kami sendiri masih pakai minyak tanah," tumpah Cen Sui Lan saat menyampaikan unek-uneknya.
Ia menegaskan bahwa pihak Pemerintah Kabupaten Natuna telah berkali-kali mengajukan pengadaan gas elpiji subsidi 3 kg ke pemerintah pusat. Namun, hingga September 2026, janji tersebut tak kunjung terealisasi.
Akibatnya, penggunaan gas elpiji di Natuna sangat terbatas dan hanya mampu diakses oleh restoran serta kelompok masyarakat kelas atas. Sementara rakyat biasa terbebankan oleh tingginya biaya hidup akibat membeli minyak tanah.
Oleh karena itu, Cen Sui Lan memohon bantuan kepada pimpinan MPR RI agar mendesak pemerintah pusat segera merealisasikan pengadaan dan distribusi gas elpiji 3 kg bagi masyarakat Natuna.
Tantangan Daerah Perbatasan dan Konektivitas
Selain masalah bahan bakar, Bupati Natuna bersama Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyang Nyang Haris Pratamura, juga memaparkan berbagai persoalan strategis di wilayah perbatasan. Karakter geografis Natuna yang didominasi lautan membuat biaya transportasi dan distribusi bahan pokok menjadi sangat mahal.
Cen Sui Lan menekankan pentingnya kebijakan afirmasi (khusus) dari pusat, seperti perbaikan konektivitas, pengembangan Geopark Natuna, pemenuhan layanan kesehatan, hingga penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH).
Menanggapi hal tersebut, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menegaskan pentingnya kehadiran negara di wilayah perbatasan. Menurutnya, menjaga Natuna tidak hanya soal pertahanan dan keamanan, tetapi juga bagaimana negara hadir untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyatnya.
Acara audiensi ini turut dihadiri oleh jajaran pimpinan MPR RI, Kapolda Kepulauan Riau, Wakil Bupati Natuna, Ketua dan Anggota DPRD Natuna, Sekda, serta pimpinan OPD terkait.
