Lambeturah.co.id - Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan mengoptimalkan berbagai moda transportasi untuk menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Salah satu langkah yang dilakukan adalah memanfaatkan kapal laut, angkutan penyeberangan, hingga transportasi darat guna memastikan distribusi makanan bergizi dapat berjalan lancar.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan bahwa pengiriman makanan MBG ke daerah pelosok saat ini telah berjalan dengan dukungan armada transportasi yang sudah beroperasi di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami memanfaatkan kapal-kapal yang selama ini melayani rute ke daerah pelosok. Baik angkutan laut maupun penyeberangan sudah kami gunakan untuk mendukung distribusi program ini," ujar Dudy di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Selain jalur laut, pemerintah juga mengandalkan transportasi darat untuk menyalurkan makanan bergizi kepada para penerima manfaat, yakni siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam program tersebut.
Menurut Dudy, Perum DAMRI turut berperan dalam mendukung distribusi MBG, khususnya di kawasan perbatasan dan daerah yang sulit dijangkau.
"Beberapa layanan angkutan darat di wilayah perbatasan juga kami manfaatkan. DAMRI yang selama ini melayani daerah-daerah perbatasan ikut mendukung pengangkutan makanan dalam program MBG," katanya.
Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa fokus utama pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis saat ini diarahkan ke wilayah 3T serta kelompok ibu hamil, ibu menyusui, dan balita atau yang dikenal sebagai kelompok 3B.
Menurut Nanik, hasil kajian para pakar menunjukkan bahwa intervensi gizi paling efektif dilakukan sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun atau setingkat sekolah dasar.
"Saat ini kami fokus pada wilayah 3T dan kelompok 3B. Intervensi gizi terbaik dilakukan sejak awal kehamilan hingga usia sekolah dasar, sehingga kami mengejar target tersebut," ujarnya.
Untuk mempercepat pencapaian target, BGN telah mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melayani kelompok 3B. SPPG yang tidak menjalankan ketentuan tersebut terancam ditangguhkan operasionalnya.
Nanik menyebut kebijakan tersebut mulai menunjukkan hasil positif. Dalam kurun waktu dua minggu, jumlah penerima manfaat dari kelompok 3B telah mencapai sekitar 22 juta orang.
Selain itu, BGN juga tengah menyiapkan berbagai skema pembangunan SPPG di wilayah 3T agar pelaksanaannya tetap berjalan tanpa memberikan beban tambahan yang besar terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Terkait penunjukan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN, Nanik menjelaskan bahwa kehadiran perwira tinggi TNI tersebut diperlukan untuk mendukung pengembangan Program MBG di wilayah 3T yang membutuhkan kemampuan teritorial dan koordinasi lapangan yang kuat.
Dengan dukungan berbagai moda transportasi dan fokus pada kelompok rentan, pemerintah berharap Program Makan Bergizi Gratis dapat menjangkau lebih banyak masyarakat di wilayah terpencil serta meningkatkan kualitas gizi generasi Indonesia.
