Lambeturah.co.id - Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang sidang paripurna lantai 2 DPRD Tana Toraja, Jumat (4/9/2026), berlangsung tegang dan diwarnai emosi. Pertemuan yang membahas dugaan keracunan makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini memicu kemarahan para orang tua siswa akibat pernyataan yang dinilai tak berempati dari pihak pengelola.
Kejadian berawal saat anggota DPRD Tana Toraja dari Fraksi Demokrat, Jumedy Pawarrang, meminta penjelasan transparan terkait dugaan 156 siswa yang mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG. Jumedy menegaskan bahwa forum tersebut bertujuan mengevaluasi penerapan operasional di lapangan, bukan memperdebatkan MBG sebagai program nasional.
"Yang mau dijelaskan adalah proses mengapa hal ini bisa terjadi. Kita tahu ini program nasional, tapi yang ingin kita ketahui adalah kenapa anak-anak kita bisa keracunan. Kalau Anda mengatakan tidak ada keracunan dan tidak ada kesalahan, itu pembodohan," tegas Jumedy di hadapan peserta rapat.
Merespons tuduhan tersebut, Louice Cristiana Mangontan atau Lusi, selaku perwakilan Mitra SPPG Makale Batupapan 1, menepis tuduhan bahwa pihaknya melanggar standar operasional prosedur (SOP). Namun, argumentasinya justru memicu emosi massa yang hadir.
Sambil menepuk meja rapat, Lusi mempertanyakan alasan para siswa tetap mengonsumsi makanan tersebut jika sudah mengetahui kondisinya berbau tidak sedap.
“Ada beberapa informasi yang saya dengar bahwa makanan itu sudah busuk. Lah, kalau sudah tahu bau, kenapa masih dimakan, Tabe’?” ujar Lusi.
Sontak, ucapan tersebut langsung menyulut kemarahan orang tua siswa yang hadir di ruang sidang. Sejumlah orang tua berdiri dan menunjuk ke arah Lusi, menyuarakan keberatan atas sikap pengelola yang dinilai menyalahkan anak-anak dan terkesan lepas tangan dari tanggung jawab kelayakan pangan.
Tak berhenti di situ, tanggapan publik dan warganet di media sosial pun turut bergejolak. Warganet mempertanyakan bagaimana mungkin anak-anak sekolah diminta membedakan secara mendalam kelayakan pangan dari makanan yang disajikan oleh program resmi pemerintah yang seharusnya dijamin keamanannya.
Kendati menuai gelombang protes, Lusi menyatakan bahwa insiden tersebut berada di luar kendalinya dan menegaskan siap menerima konsekuensi atas kejadian tersebut.
“Hal ini memang di luar kendali kami. Makanya kami siap salah, siap perbaiki, sanksi apa pun kami siap terima dengan lapang dada. Walaupun kami sudah melakukan sesuai SOP, ada saja hal di luar kendali kami. Jadi hanya Tuhan yang tahu,” ucap Lusi.
Hingga RDP usai, desakan evaluasi total terhadap penyedia dan pengelola SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis di Tana Toraja terus menguat demi menjamin keselamatan dan kesehatan para siswa.
