Lambeturah.co.id - Timbul (49), seorang tukang becak di Kalurahan Ngentakrejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dibuat cemas setelah status desil keluarganya tiba-tiba berubah dari desil 1 menjadi desil 9.
Perubahan tersebut berdampak pada rencana pendidikan anaknya, Lutfi Arya Wijaya (18), yang diterima di Universitas Negeri Yogyakarta (UNY).
Timbul khawatir perubahan status desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) membuat dirinya kesulitan membiayai kuliah sang anak.
"Anak sambat (mengeluh) mau kuliah. Tapi saya tukang becak, masuk Desil 9. Anak nangis karena sudah telanjur daftar," ujar Timbul, dikutip dari Kompas.com, Senin (24/8/2026).
Timbul mengaku belum memikirkan persoalan desil tersebut lebih jauh. Jika statusnya tidak berubah, dia akan mencari cara agar anaknya tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Menurutnya, pendidikan sang anak menjadi harapan agar kehidupan keluarganya ke depan bisa lebih baik.
Desil Timbul Lebih Tinggi dari Lurah
Timbul semakin heran setelah mengetahui bahwa desilnya justru lebih tinggi dibandingkan lurah di wilayah tempat tinggalnya.
Ia menyebut dirinya tercatat dalam desil 9, sedangkan lurah setempat berada di desil 8.
Kondisi tersebut membuat Timbul mempertanyakan apakah pemeringkatan desil sudah benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Timbul memang tinggal di rumah yang sudah berdinding dan berkeramik. Namun, rumah tersebut masih tercatat atas nama tujuh keluarga.
Ia juga memiliki sepeda motor yang digunakan untuk perjalanan dari Lendah menuju Yogyakarta.
Sementara itu, penghasilan Timbul sebagai tukang becak motor tidak menentu. Untuk mulai bekerja, ia harus menyiapkan modal sekitar Rp50 ribu untuk biaya perjalanan dan makan.
Pada hari Senin hingga Jumat, penghasilannya terkadang sangat minim, bahkan tidak mendapatkan pemasukan sama sekali.
Sedangkan pada akhir pekan, pendapatannya berkisar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.
"Jadi tidak bisa dihitung," kata Timbul.
Saat masih berada di desil 1, Timbul menerima sejumlah bantuan pemerintah, seperti beras, minyak goreng, dan bantuan uang tunai.
Kini, ia meminta bantuan pemerintah desa untuk mengurus pemutakhiran data keluarganya dalam DTSEN.
Pemkab Kulon Progo Turun Tangan
Pemerintah Kabupaten Kulon Progo turut menindaklanjuti persoalan tersebut. Pemkab memastikan kondisi ekonomi keluarga Timbul perlu diverifikasi agar sesuai dengan keadaan sebenarnya.
Wakil Bupati Kulon Progo Ambar Purwoko mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sesuai dengan kondisi di lapangan.
"Data itu harus sinkron dan pasti, sesuai fakta dan kenyataan di lapangan," ujar Ambar saat mengunjungi rumah Timbul.
Pemerintah menilai persoalan data administratif yang tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat perlu segera diperbaiki, terlebih jika berdampak terhadap akses pendidikan.
Pemerintah Kaji Ulang Sistem Desil
Pemerintah pusat juga tengah menyiapkan pengkajian ulang terhadap pemeringkatan desil dalam DTSEN.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah masih menunggu BPS menyelesaikan Sensus Ekonomi 2026 yang berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
Setelah sensus selesai, pemerintah akan melakukan pengkajian ulang terhadap DTSEN.
"BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya," kata Airlangga, Jumat (21/8/2026), dikutip dari Kontan.
Airlangga menegaskan, pengkajian ulang tersebut tidak akan mengubah skala desil yang saat ini berada pada rentang 1 hingga 10.
Menurutnya, pemerintah akan melakukan seleksi dan pemutakhiran data secara lebih rinci agar hasil pemeringkatan dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat secara lebih akurat.
"Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100 persen," jelasnya.
Pemerintah memastikan masukan dari masyarakat terkait ketidaksesuaian data akan ditindaklanjuti melalui evaluasi dan pengujian ulang sistem DTSEN.
