Lambeturah.co.id - Pemerintah telah menarik pembiayaan utang sebesar Rp 494,3 triliun hingga akhir September 2026. Angka tersebut setara dengan 59,4% dari target pembiayaan utang yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang pemerintah masih terkendali dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Menurut Suahasil, realisasi tersebut lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga akhir September 2025, pembiayaan utang tercatat mencapai Rp 502,9 triliun atau 64,8% dari target APBN sebesar Rp 775,9 triliun.
"Pembiayaan utang terjaga on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (9/10/2026).
Rincian Pembiayaan Utang Pemerintah
Suahasil menjelaskan, pembiayaan utang hingga September 2026 terutama berasal dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Nilainya mencapai Rp 497,5 triliun atau 62,2% dari target penerbitan SBN dalam APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun.
Sementara itu, pembiayaan yang berasal dari pinjaman masih mencatatkan angka negatif sebesar Rp 3,2 triliun.
Dengan demikian, pemerintah terus memantau perkembangan pasar SBN serta kondisi perekonomian global dalam menentukan strategi pembiayaan.
"Jadi sudah 62,2%. Kita sangat memperhatikan kondisi pasar SBN dan juga kondisi ekonomi global di dunia," ujar Suahasil.
Penerbitan SBN Disesuaikan dengan Kondisi Pasar
Suahasil menegaskan, penerbitan SBN dilakukan secara hati-hati dengan mempertimbangkan dinamika pasar keuangan. Pemerintah juga berupaya memanfaatkan momentum ketika kondisi pasar dinilai mendukung penerbitan surat utang.
Menurutnya, strategi penerbitan SBN tidak dilakukan secara kaku. Pemerintah dapat menyesuaikan langkah pembiayaan berdasarkan situasi pasar yang sedang berlangsung.
"Karena menerbitkan SBN ini harus dilakukan dengan sangat hati-hati, melihat kondisi pasar, tapi juga harus oportunistik. Kalau lagi bagus pasarnya, kita terbitkan, lagi kurang bagus pasarnya, kita agak lakukan adjustment sedikit," jelasnya.
Pemerintah pun terus memperhatikan kondisi ekonomi global dan pergerakan pasar keuangan untuk menjaga pelaksanaan pembiayaan utang tetap sesuai dengan target APBN 2026.
