Lambeturah.co.id - Gubernur Bali Wayan Koster akhirnya memberikan klarifikasi terkait video viral yang memperlihatkan dirinya terlibat adu mulut dengan seorang petugas Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) saat terjadi kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Dalam video yang beredar di media sosial, Koster terlihat emosi ketika berhadapan dengan petugas perempuan di sebuah SPBU. Potongan rekaman tersebut kemudian menjadi sorotan publik lantaran memperlihatkan gubernur membalas kemarahan petugas hingga meminta perempuan tersebut untuk diam.
Koster mengakui dirinya melakukan kesalahan karena ikut terpancing emosi saat menghadapi situasi tersebut.
"Salahnya saya, pegawai itu marah. Saya ikut marah. Itu salah saya," ujar Koster di Denpasar, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan Koster di sela-sela Rapat Paripurna DPRD Bali. Ia sekaligus menjelaskan kronologi kejadian yang menjadi perhatian masyarakat tersebut.
Menurut Koster, kedatangannya ke SPBU saat itu bertujuan memastikan penanganan kelangkaan BBM berjalan dengan baik. Ia ingin melihat secara langsung kesiapan operasional SPBU yang seharusnya memberikan pelayanan selama 24 jam.
Namun, ketika tiba di lokasi, Koster mendapati SPBU tidak beroperasi. Kondisi tersebut membuat antrean kendaraan masyarakat mengular panjang.
Koster kemudian berkomunikasi dengan pimpinan SPBU untuk mengetahui penyebab terhentinya pelayanan. Dari pembicaraan tersebut, diketahui terdapat kendala pada sistem komputasi yang menghambat operasional SPBU.
Di tengah pembicaraan, seorang petugas perempuan tiba-tiba menyela dan meluapkan emosinya kepada Koster. Situasi tersebut kemudian memanas hingga terjadi adu mulut yang terekam dalam video viral.
Koster mengakui seharusnya dirinya dapat mengendalikan emosi dan merespons situasi dengan lebih bijaksana, meskipun menghadapi kondisi yang tidak mudah di lapangan.
Bahkan, rasa penyesalan tersebut masih terbawa hingga dirinya pulang ke rumah. Ia mengaku mendapat teguran dari sang istri terkait sikapnya saat menghadapi insiden tersebut.
Kelangkaan BBM Bali Bukan karena Stok Habis
Di luar insiden dengan petugas SPBU, Koster menjelaskan bahwa persoalan kelangkaan BBM yang sempat terjadi di Bali bukan disebabkan oleh minimnya persediaan bahan bakar.
Menurutnya, masalah utama justru terletak pada kendala teknis distribusi yang menyebabkan pasokan BBM terlambat disalurkan ke sejumlah SPBU.
Koster mengungkapkan, kapal pengangkut 18 juta liter minyak di Depo Manggis sempat gagal bersandar selama 18 jam akibat jangkar kapal tersangkut.
Akibat kejadian tersebut, proses pengiriman BBM ke seluruh SPBU di Bali sempat terhenti selama sehari.
Untuk mempercepat penanganan krisis, Koster mengaku intensif berkantor di Pertamina Depo Sanggaran hingga dini hari. Langkah itu dilakukan untuk merumuskan skema penanganan bersama jajaran direksi Pertamina.
Ia juga mengaku telah berkomunikasi langsung dengan Direktur Utama Pertamina agar persoalan serupa tidak kembali terjadi di kemudian hari.
"Saya pun bicara sama Bapak Dirut Pertamina untuk mengatasi ini jangan sampai terjadi lagi hal serupa ke depan," katanya.
Koster Minta Semua Pihak Perkuat Koordinasi
Koster menilai pengalaman menghadapi kelangkaan BBM dan LPG 3 kilogram menjadi pelajaran penting bagi Pemerintah Provinsi Bali dalam meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi krisis kebutuhan dasar masyarakat.
Ia menegaskan, persoalan tersebut merupakan tanggung jawab bersama sehingga seluruh pihak perlu mengutamakan koordinasi dan tidak saling menyalahkan.
Menurutnya, menjaga stabilitas Bali menjadi hal penting karena sektor pariwisata sangat sensitif terhadap persoalan keamanan maupun kondisi sosial masyarakat.
"Pariwisata itu sangat sensitif terhadap isu keamanan, isu sosial. Jadi karena itu, ekstra upaya kami adalah bagaimana menjaga agar Bali kondusif," ujar Koster.
Ia juga menyebut upaya penanganan kelangkaan BBM di Bali mendapat apresiasi dari masyarakat, pemerintah pusat, hingga sejumlah duta besar.
Pemprov Bali pun mengajak seluruh pihak memperkuat koordinasi dan semangat gotong royong agar persoalan distribusi kebutuhan dasar seperti BBM tidak kembali mengganggu aktivitas masyarakat maupun sektor pariwisata di Pulau Dewata.





