Lambeturah.co.id - Gelombang protes warga atas pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, memuncak pada Kamis (1/10/2026). Puluhan massa menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Pamekasan dan nekat menaburi uang kepada Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Pamekasan, dr. Saifudin.
Aksi "menyawer" pejabat tersebut menjadi simbol sindiran pedas masyarakat terhadap buruknya fasilitas layanan kesehatan serta terhentinya program Universal Health Coverage (UHC) prioritas di wilayah tersebut.
Aksi ketegangan terjadi saat dr. Saifudin bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Pamekasan, Taufikurrachman, keluar menemui massa demonstran. Di tengah dialog, warga secara mendadak melemparkan uang ke arah Kadinkes.
Aktivis kesehatan yang mendampingi warga, Iwan Mahardika, mengonfirmasi bahwa aksi tersebut merupakan bentuk keprihatinan sekaligus kritik keras. Uang tersebut diniatkan sebagai penggalangan dana bagi keluarga tak mampu yang kesulitan membayar biaya pemulangan jenazah.
"Kita menyumbangkan biaya pemulangan jenazah melalui Kadinkes. Karena belum mampu membantu pasien yang meninggal akibat tidak mampu membayar uang ambulans," lugas Iwan saat ditemui di lokasi aksi.
Dua Jenazah Warga Miskin Sempat Tertahan
Protes warga ini dipicu oleh insiden tertahannya dua jenazah warga miskin di RSUD dr. Slamet Martodirdjo (Smart) Pamekasan lantaran pihak keluarga tidak sanggup melunasi biaya ambulans.
Kedua almarhumah diketahui bernama Saumi (45), warga Desa Larangan Badung, Kecamatan Palengaan, dan Ummiyah (72), warga Desa Konang, Kecamatan Galis. Keduanya tercatat masuk dalam kategori warga miskin (desil 3).
Selain persoalan pemulangan jenazah, massa aksi juga menuntut Pemerintah Kabupaten Pamekasan untuk kembali mengaktifkan program UHC prioritas yang telah nonaktif sejak tahun 2025. Terhentinya program jaminan kesehatan tersebut diperkirakan berdampak pada lebih dari 40 ribu warga miskin di Pamekasan.
Iwan menyayangkan belum adanya Surat Edaran (SE) resmi dari bupati terkait jaminan layanan gratis bagi warga kurang mampu, meskipun Janji Bupati Kholilurrahman untuk memprioritaskan warga miskin sudah disampaikan secara lisan.
"Saat ada warga miskin mendaftar, tetap ditanyakan BPJS. Setelah ditunjukkan video pernyataan dari bupati, pihak rumah sakit mengaku belum mendapatkan instruksi secara tertulis," tegas Iwan.
Tanggapan Kadinkes dan Pihak RSUD Smart
Menanggapi aksi massa tersebut, Kadinkes Pamekasan dr. Saifudin enggan memberikan penjelasan mendalam terkait duduk perkara penahanan jenazah. Ia melempar tanggung jawab operasional pelayanan langsung kepada manajemen rumah sakit.
"Ke direktur RSUD Smart saja mas yang bertanggung jawab langsung terhadap pelayanan," singkat Saifudin. Terkait uang yang ditaburkan massa aksi, ia menyebut uang tersebut sempat akan diserahkan ke rumah duka, namun akhirnya diminta kembali oleh warga.
Di sisi lain, Direktur RSUD Smart Pamekasan, dr. Syaiful Hidayat, membantah keras tuduhan bahwa pihaknya telah menahan jenazah warga miskin. Menurutnya, keterlambatan kepulangan jenazah murni disebabkan oleh prosedur administrasi yang belum selesaikan oleh pihak keluarga.
"Kami tidak menahan jenazah satu menit pun. Tapi memang menunggu proses administrasi dan diurus ke loket oleh keluarga," ujar Syaiful membela diri.
Warga berharap Pemkab Pamekasan segera mengambil langkah nyata agar tidak ada lagi masyarakat kurang mampu yang terlambat mendapatkan penanganan medis atau tertahan saat hendak dimakamkan hanya karena terkendala biaya.
