Lambeturah.co.id — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil tindakan tegas menyusul kasus dugaan keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang terjadi di Bogor dan Cirebon, Jawa Barat. BGN mencopot kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terkait serta memberhentikan ahli gizi dan tenaga keuangan yang terlibat.
Kepala BGN, Sudaryono, mengatakan pihaknya menyesalkan terjadinya kasus yang menyebabkan ratusan penerima manfaat MBG mengalami gangguan kesehatan. Ia menegaskan, investigasi dilakukan untuk mengungkap penyebab kejadian dan dugaan pelanggaran dalam pengelolaan makanan.
"Terkait kasus kejadian menonjol di Bogor dan beberapa tempat sebelumnya, jujur saja saya sedih dan menyesalkan adanya kejadian tersebut," kata Sudaryono di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Rabu (28/10/2026).
Sudaryono menjelaskan, salah satu dugaan pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan pembelian bahan makanan yang sudah jadi, bukan bahan mentah. Praktik tersebut dinilai berisiko karena proses pengolahan, kebersihan, dan kualitas bahan makanan tidak dapat diawasi secara optimal oleh pengelola dapur SPPG.
Ia mencontohkan, dalam kasus di Cirebon, terdapat dugaan pembelian telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas dari pihak luar. Sementara itu, di Bogor, dugaan pelanggaran berkaitan dengan pembelian bumbu kacang sate yang telah jadi.
"Dugaan di Cirebon dan Bogor adalah dapur membeli bahan makanan barang jadi, bukan bahan mentah. Di Cirebon, mereka beli telur puyuh yang sudah matang dan terkelupas. Kita tidak bisa mengontrol kapan direbusnya, dikupasnya, kebersihannya, dan sebagainya. Di Bogor, diduga karena membeli bumbu kacang sate barang jadi. Kapan diuleknya dan kebersihannya tidak bisa dipastikan," ujarnya.
Menurut Sudaryono, pengadaan bahan makanan yang tidak sesuai prosedur menjadi perhatian serius karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan penerima manfaat program MBG.
BGN telah mengirimkan tim investigasi untuk memeriksa sejumlah aspek, termasuk rekaman kamera pengawas atau CCTV serta proses pengelolaan makanan di dapur. Operasional dapur yang terkait juga dihentikan sementara selama proses pemeriksaan berlangsung.
Sudaryono menegaskan, pihaknya tidak akan memberikan toleransi apabila ditemukan unsur kelalaian yang disengaja dan membahayakan keselamatan masyarakat.
"Ini sedang kami periksa. Terkait nyawa dan kesehatan, saya tidak main-main. Siapa pun pemilik dapurnya, selama membahayakan dan ada kelalaian yang disengaja, wajib hukumnya ditutup permanen," tegasnya.
Ia menambahkan, tindakan terhadap pengelola SPPG tidak berhenti pada pencopotan kepala dapur. BGN juga telah mengambil langkah terhadap tenaga yang dinilai bertanggung jawab dalam pengelolaan program tersebut.
"Tim investigasi sudah dikirim, CCTV diperiksa. Kepala dapur sudah saya copot, serta ahli gizi dan ahli keuangannya saya pecat. Dapur di-suspend untuk diinvestigasi. Membeli bahan makanan jadi itu adalah kelalaian yang disengaja," kata Sudaryono.
Kasus dugaan keracunan MBG terjadi di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Di Cirebon, ratusan orang dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah menyantap makanan dari program tersebut.
Sementara itu, di Kabupaten Bogor, dugaan keracunan terjadi dalam dua peristiwa berbeda. Kasus pertama terjadi di wilayah Cisarua, dengan sekitar 120 orang dilaporkan membutuhkan penanganan medis.
Kasus lainnya terjadi di Kecamatan Dramaga. Berdasarkan laporan yang dikutip detikNews, jumlah korban dalam peristiwa tersebut mencapai 481 orang, yang berasal dari sejumlah sekolah menengah pertama negeri.
Rangkaian kejadian tersebut mendorong BGN memperketat pemeriksaan terhadap pengelolaan dapur MBG, termasuk proses pengadaan bahan makanan dan penerapan standar keamanan pangan.
Sudaryono kembali menegaskan bahwa program MBG harus memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat, bukan justru menimbulkan risiko bagi penerimanya.
"Sekali lagi, saya tidak ingin main-main dengan urusan nyawa dan kesehatan. MBG ini Makanan Bergizi Gratis, jadi harus menyehatkan, bukan bikin orang sakit," pungkasnya.
