Lambeturah.co.id – Badan Pusat Statistik (BPS) akan menerapkan metode pendataan dari rumah ke rumah dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Langkah ini dilakukan untuk menjangkau pelaku usaha online yang selama ini sulit terdeteksi karena menjalankan aktivitas bisnis dari dalam rumah.
Wakil Kepala BPS RI, Sonny Harry Budiutomo Harmadi, menjelaskan bahwa kebijakan tersebut diambil berdasarkan hasil uji coba atau gladi bersih Sensus Ekonomi yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Dari hasil evaluasi, ditemukan banyak usaha berbasis daring yang tidak terlihat dari luar sehingga berpotensi luput dari pendataan.
Menurut Sonny, petugas sensus tidak bisa hanya mengandalkan pengamatan lapangan karena banyak pelaku usaha menjalankan bisnisnya secara online tanpa memiliki toko fisik atau tanda usaha yang terlihat.
Ia mencontohkan pengalaman saat uji coba sensus, ketika menemukan seorang mahasiswa semester pertama yang menjalankan bisnis jual beli pakaian bekas secara online. Meski masih berstatus mahasiswa, usaha tersebut mampu menghasilkan keuntungan hingga sekitar Rp9 juta per bulan.
Untuk memastikan seluruh wilayah terdata, petugas sensus akan mendatangi setiap rumah dan menempelkan stiker sebagai tanda bahwa lokasi tersebut telah dikunjungi. Sistem ini juga akan memudahkan identifikasi rumah yang belum didata atau menolak menerima petugas sensus.
Selain mengandalkan metode door to door, BPS juga akan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (AI) dalam proses pendataan. Teknologi tersebut digunakan untuk membantu memverifikasi data yang dimasukkan petugas agar lebih akurat dan sesuai dengan klasifikasi usaha yang berlaku.
AI akan berperan dalam memeriksa kesesuaian kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang diinput petugas. Jika ditemukan ketidaksesuaian antara jenis usaha dan kode yang dimasukkan, sistem akan memberikan peringatan sehingga data dapat diperbaiki sebelum disimpan.
BPS berharap pemanfaatan teknologi AI dan metode pendataan langsung ke rumah dapat meningkatkan kualitas data Sensus Ekonomi 2026. Dengan data yang lebih lengkap dan akurat, pemerintah dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan sektor usaha, termasuk bisnis online yang terus tumbuh di Indonesia.
