Lambeturah.co.id - Proposal kegiatan peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Ilir Timur I, Palembang, Sumatera Selatan, menjadi sorotan setelah beredar luas di media sosial.
Dalam proposal tersebut, tercantum rencana anggaran kegiatan yang mencapai Rp76,2 juta. Dokumen itu diketahui ditandatangani oleh Camat Ilir Timur I Palembang, Purba Sanjaya.
Proposal menyebut kegiatan akan melibatkan sekitar 300 peserta. Sejumlah kebutuhan dicantumkan dalam rencana anggaran, mulai dari konsumsi, pakaian panitia, perlengkapan memasak hingga berbagai peralatan untuk perlombaan.
Dalam rincian anggaran, panitia mencantumkan biaya makan sebesar Rp7,5 juta dan snack Rp4,5 juta. Selain itu, terdapat anggaran Rp12 juta untuk pengadaan 150 pakaian panitia serta Rp6 juta untuk bahan dan peralatan memasak.
Anggaran lainnya diperuntukkan bagi perlengkapan perlombaan, di antaranya tali tambang, karung, helm, balon, bendera hingga umbul-umbul.
Namun, dokumen tersebut memunculkan pertanyaan karena terdapat perbedaan nominal anggaran. Pada bagian rincian, total biaya kegiatan tercatat sekitar Rp38,3 juta.
Sementara itu, pada bagian akhir proposal disebutkan kebutuhan dana mencapai Rp76,2 juta. Perbedaan angka tersebut kini tengah menjadi perhatian pihak terkait.
Plt Kepala Inspektorat Kota Palembang, Jamiah Haryanti, mengatakan pihaknya telah menugaskan tim untuk melakukan klarifikasi terhadap proposal yang beredar.
"Ya sudah monitor, sedang kami lakukan klarifikasi. Kami sudah tunjuk tim untuk klarifikasi," ujar Jamiah kepada wartawan, Jumat (14/8/2026).
Menurut Jamiah, proses klarifikasi dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai penyusunan proposal serta penyebab adanya perbedaan nominal anggaran yang tercantum dalam dokumen.
Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang, Adi Zahri, menyatakan pihaknya akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.
"Nanti kita tindaklanjuti segera," kata Adi singkat.
Hingga berita ini ditulis, Camat Ilir Timur I Palembang Purba Sanjaya maupun Sekretaris Camat belum memberikan penjelasan resmi terkait proposal yang beredar dan perbedaan angka dalam dokumen tersebut.
