Lambeturah.co.id - Jepang resmi mengakhiri bantuan pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kalimantan setelah menjalankan misi kemanusiaan selama sekitar dua pekan.

Pasukan Bela Diri Jepang (SDF) terakhir menjalankan tugas pemadaman pada Selasa (29/9/2026). Dalam operasi tersebut, Jepang mengerahkan Kapal JS Kunisaki dan tiga helikopter Chinook.

Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan, mengatakan keputusan penghentian bantuan tersebut dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang.

"Kementerian Pertahanan Jepang mengeluarkan perintah untuk mengakhiri bantuan dalam karhutla di wilayah Kalimantan," ujar Berton dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Menurut Berton, keputusan tersebut diambil Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi pada Selasa. Shinjiro menilai dukungan militer Jepang selama ini turut membantu mencegah kebakaran hutan meluas.

Selama menjalankan misi di Indonesia, helikopter Chinook tercatat telah melakukan sekitar 40 kali operasi udara. Lebih dari 220 ton air dijatuhkan untuk membantu memadamkan titik-titik karhutla.

BNPB mengapresiasi dukungan Pasukan Bela Diri Jepang dalam penanganan kebakaran, khususnya di kawasan lahan gambut Kalimantan.

Kerja sama tersebut menjadi salah satu bentuk konkret hubungan pertahanan Indonesia-Jepang yang mencakup operasi kemanusiaan serta kegiatan pertahanan lainnya.

Operasi pemadaman yang melibatkan armada Chinook dimulai pada 16 September 2026. Helikopter dikerahkan untuk melakukan water bombing di sejumlah wilayah Kalimantan Barat, termasuk Pontianak dan Ketapang.

Misi tersebut menjadi yang pertama bagi militer Jepang dalam menjalankan operasi pemadaman karhutla di luar negeri.

Kapal pengangkut helikopter Chinook dan personel SDF sebelumnya bertolak dari Pelabuhan Kure, Prefektur Hiroshima, pada 30 Agustus 2026. Armada tersebut kemudian tiba di Pelabuhan Kijing, Kalimantan Barat, pada 10 September 2026.

Namun, helikopter Chinook tidak langsung dapat digunakan untuk operasi setelah tiba di Kalimantan Barat. Kondisi jarak pandang yang terbatas menjadi salah satu kendala dalam pelaksanaan misi.

Dengan berakhirnya bantuan Jepang, pemerintah Indonesia selanjutnya akan melanjutkan pengendalian dan penanganan karhutla secara mandiri.

Berdasarkan data BNPB per 28 September 2026, total luas area karhutla di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare. Dari jumlah tersebut, 431,53 hektare telah berhasil dipadamkan.

Sementara itu, masih terdapat 96,07 hektare lahan yang belum sepenuhnya dapat dipadamkan.

Kalimantan Tengah menjadi provinsi dengan area karhutla yang masih terbakar paling luas, yakni sekitar 29,5 hektare. Angka tersebut telah mengalami penurunan signifikan dibandingkan sebelumnya yang mencapai 76,20 hektare.

Selanjutnya, Kalimantan Selatan mencatat area yang masih terbakar sekitar 29,03 hektare. Sebelumnya, luas area karhutla yang belum padam di provinsi tersebut mencapai 46,77 hektare.

"Total luas lahan yang terbakar di enam provinsi prioritas mencapai 527,6 hektare, di mana 431,53 hektare di antaranya telah berhasil dipadamkan. Luas lahan yang masih belum bisa dipadamkan saat ini tersisa 96,07 hektare," kata Berton.