Lambeturah.co.id - Pemerintah berencana memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat melalui program penyediaan telepon genggam (HP) dan rekening digital. Rencana tersebut diungkapkan Board of Advisors Prasasti, Hashim Djojohadikusumo, dalam Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 di The Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa (13/10/2026).
Hashim menyebut setiap warga negara nantinya akan mendapatkan HP yang dilengkapi rekening digital. Melalui sistem ini, penyaluran bantuan pemerintah direncanakan dilakukan secara langsung ke rekening masing-masing penerima melalui perangkat tersebut.
"Setiap warga negara akan diberikan telepon genggam dengan rekening digital. Seluruh dana akan berada di sana dan dikirimkan ke rekening masing-masing," kata Hashim.
Menurut Hashim, digitalisasi layanan keuangan ini bertujuan menjangkau aktivitas ekonomi informal yang selama ini belum sepenuhnya tercatat dalam sistem keuangan formal. Pemerintah juga berencana mengubah mekanisme penyaluran bantuan agar tidak lagi menggunakan uang tunai.
"Semua bantuan dari pemerintah tak lagi berbentuk tunai, tapi dikirim oleh pak Juda (Wamenkeu Juda Agung) dan Kementerian Keuangan langsung ke masyarakat melalui ponsel mereka," ujarnya.
30 Persen Penduduk Indonesia Belum Punya Rekening Bank
Hashim menjelaskan, salah satu alasan pemerintah mendorong digitalisasi keuangan adalah masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki rekening bank. Ia menyebut sekitar 30 persen penduduk Indonesia belum terjangkau layanan perbankan.
"Menurut Bank Dunia, dan saya rasa pemerintah juga sepakat, sebanyak 30% penduduk kita tidak memiliki rekening bank. Mereka berada di luar sektor perbankan," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah disebut akan menggandeng sektor perbankan guna memfasilitasi pembukaan rekening bagi masyarakat yang belum memiliki akses ke layanan keuangan formal.
Hashim mengatakan rencana itu telah dibahas dalam rapat kabinet yang diikutinya. Dalam rapat tersebut, dua bank disebut mendapatkan tugas untuk menyediakan rekening bagi kelompok masyarakat yang belum memiliki rekening bank.
"Saya menghadiri rapat kabinet yang memutuskan bahwa dua bank, Bank Syariah dan Bank Rakyat, diberi tugas untuk menyediakan rekening bank bagi 30% penduduk Indonesia yang belum memiliki rekening," tutur Hashim.
Biaya Buka Rekening Rp 50 Ribu Bakal Digratiskan
Hashim menambahkan, biaya pembukaan rekening yang disebut sebesar Rp 50.000 akan digratiskan bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Adapun rekening tersebut direncanakan diberikan kepada warga negara Indonesia (WNI) berusia 17 tahun ke atas yang memiliki kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).
Meski demikian, sejumlah rincian terkait rencana tersebut masih perlu diperjelas, termasuk mekanisme pembagian HP, jadwal pelaksanaan program, kriteria penerima, serta bank yang akan terlibat secara resmi.
Hingga informasi yang disampaikan Hashim tersebut, rencana penyediaan HP dan rekening digital menjadi bagian dari upaya memperluas inklusi keuangan sekaligus mendorong penyaluran bantuan pemerintah secara digital.
Masyarakat masih perlu menunggu penjelasan resmi lebih lanjut mengenai pelaksanaan program, termasuk kepastian apakah seluruh warga yang memenuhi persyaratan akan memperoleh HP gratis.
