Lambeturah.co.id – Kementerian Pertahanan (Kemhan) RI menegaskan bahwa kekuatan pertahanan nasional tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang dialokasikan untuk sektor pertahanan dan keamanan.
Menurut Kemhan, kekuatan pertahanan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti kesejahteraan masyarakat, ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, kualitas sumber daya manusia, serta stabilitas nasional.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons terhadap wacana Presiden RI Prabowo Subianto mengenai kemungkinan melakukan efisiensi anggaran pertahanan dan keamanan untuk mendukung program pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan mengatasi persoalan kelaparan.
Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa pihaknya mendukung setiap kebijakan Presiden terkait pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk kepentingan bangsa dan negara.
Rico menjelaskan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan pembangunan, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan geopolitik negara, menjaga kedaulatan, serta mewujudkan tujuan nasional.
"Komitmen negara terhadap pertahanan tidak semata diukur dari besaran anggaran sektor pertahanan, tetapi dari keseluruhan kebijakan negara dalam memperkuat pertahanan militer maupun nirmiliter," ujar Rico.
Ia mengatakan, sistem pertahanan Indonesia mengacu pada konsep pertahanan semesta yang mencakup kekuatan militer dan nirmiliter. Konsep tersebut juga sejalan dengan Asta Cita poin kedua yang dijabarkan melalui Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2025 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara.
Dalam kerangka pertahanan semesta tersebut, upaya memperkuat perekonomian, menjaga ketahanan pangan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, hingga mengentaskan kemiskinan dinilai memiliki peran penting dalam memperkuat daya tahan nasional.
Kemhan menilai, peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pertahanan negara. Sebab, stabilitas nasional tidak hanya bergantung pada kemampuan militer, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.
Kemhan juga memperkenalkan pendekatan Defence Supporting Economy, yaitu konsep pembangunan pertahanan yang berjalan beriringan dengan penguatan ekonomi nasional.
Melalui pendekatan tersebut, pembangunan sektor pertahanan diharapkan tidak hanya berfungsi untuk menjaga kedaulatan dan keamanan negara, tetapi juga dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pembangunan nasional serta kesejahteraan masyarakat.
Rico menegaskan bahwa Kemhan bersama TNI siap menjalankan setiap keputusan Presiden, termasuk kebijakan yang bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran negara.
"Kementerian Pertahanan dan TNI selalu siap melaksanakan setiap keputusan Presiden demi kepentingan bangsa dan negara, termasuk yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat," katanya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan komitmen pemerintah untuk menghapus kemiskinan ekstrem dan mengatasi persoalan kelaparan di Indonesia.
Dalam konteks tersebut, Prabowo menyebut efisiensi anggaran pertahanan dan kepolisian dapat menjadi salah satu opsi apabila diperlukan untuk mendukung agenda pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan Kemhan tersebut menegaskan bahwa kebijakan pertahanan nasional tidak berdiri sendiri. Pertahanan dipandang sebagai bagian dari strategi besar negara yang mencakup aspek militer, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat untuk mewujudkan Indonesia yang kuat, berdaulat, dan sejahtera.
